Karena Alasan Gaptek, Anggota DPRD Lampung Ogah Isi LHKPN

Sementara di tahun 2018, dari total 82 anggota DPRD Lampung wajib lapor, terdapat 19 orang saja yang telah melaporkan.

Karena Alasan Gaptek, Anggota DPRD Lampung Ogah Isi LHKPN
Ilustrasi LHKPN 

Dengan Alasan Gaptek, Puluhan Anggota DPRD Lampung Ogah Isi LHKPN

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan anggota DPRD dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dari rilis tersebut, DPRD Lampung menjadi salah satu instansi yang kepatuhannya rendah dalam melaporkan LHKPN.

Data dari website KPK, selama tahun 2017, dari total 77 anggota DPRD Lampung wajib lapor LHKPN, seluruhnya tidak melaporkan.

Pejabat Eselon 2 Pemprov Lampung Ikuti Pemutakhiran LHKPN

Sementara di tahun 2018, dari total 82 anggota DPRD Lampung wajib lapor, terdapat 19 orang saja yang telah melaporkan.

Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih rinci terkait data yang dirilis KPK melalui portal resminya tersebut.

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dihubungi Tribun Minggu (20/1), baik melalui sambungan telepon, maupun pesan WhatsApp, tidak merespons.

Deputi Pencegahan KPK RI Pahala Nainggolan saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, beberapa waktu lalu, mengungkapkan, DPRD Lampung menjadi salah satu lembaga yang kepatuhannya rendah dalam melaporkan LHKPN.

"Lampung ada 77 anggota DPRD-nya yang wajib lapor LHKPN, tapi tidak ada yang melaporkan sama sekali, nol persen. Begitu juga anggota DPRD DKI, sebanyak 106 anggota dewan tak ada yang melapor harta kekayaannya. Begitu juga Sulawesi Tengah 33 wajib lapor, dan Sulawesi Utara 6 wajib lapor," ungkap Pahala.

Selain itu, kata Pahala, provinsi lain yang masuk dalam 10 besar tingkat kepatuhan rendah dalam pelaporan LHKPN, seperti Banten 1,19 persen dari 84 wajib lapor, Aceh 1,30 persen dari 77 wajib lapor.

"Kemudian Papua Barat 1,82 persen dari 55 wajib lapor, Papua 2,27 persen dari 44 wajib lapor, Kalimantan Tengah 2,33 persen dari 43 wajib lapor, dan Jawa Timur 3,23 persen dari 93 wajib lapor," terangnya.

Terakhir, lanjut Pahala, untuk legislatif tingkat kabupaten/kota, ada sebanyak 169 daerah yang tidak melaporkan harta kekayaan sama sekali. Secara keseluruhan, wajib lapor LHKPN sebanyak 303.032 wajib lapor yang terbagi pada legislatif sebanyak 483 instansi, eksekutif 642 instansi, yudikatif dua instansi dan BUMN/BUMD sebanyak 175 instansi.

Budiman Sebut LHKPN Online Mudah Seperti Melapor Pajak

Gaptek Isi LHKPN

Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni mengaku kesulitan mengisi form LHKPN dari KPK.

Karena kesulitan itu, kata dia, maka sebagian besar legislator Lampung tidak melaporkan LHKPN terbaru mereka.

"Kenapa kami kesulitan mengisi format pengisian, karena mungkin pakai teknologi online semua. Pada waktu itu kita sudah minta kepada Sekwan (sekretaris dewan), agar setiap komisi ada pendampingan. Mungkin karena kesulitan itu, bukan tidak mau melaporkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai semua," ujarnya.

Menurut Ismet sendiri, LHKPN memang penting untuk dilaporkan pejabat negara, termasuk DPRD.

"Saya kira LHKPN memang penting, saya tahun 2012 waktu itu melaporkan saat mencalonkan bupati. Cuma saat ini kesulitan itu, hanya kesulitannya karena pakai teknologi IT. Saya juga dikirim KPK melalui email. Cuma saya bingung ngisinya. Tahunya nerima telepon, WA, SMS, sama kalau ada link berita juga bisa bukanya," ungkapnya.

Ismet mengaku gagap teknologi (gaptek) yang membuat legislator di Lampung belum melaporkan LHKPN.

"Agak-agak gaptek. Tetapi karena tuntutan seperti itu, segera kita selesaikan. Kita minta ke teman-teman dewan menyelesaikan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai semua dengan pendampingan tadi," pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal mengaku sudah usaha melaporkan LHKPN.

Namun sampai kemarin, ia belum mendapat balasan dari KPK terkait password akun LHKPN.

"Saya sendiri di Desember sudah membuat email LHKPN, dua kali saya kirim. Namun sampai sekarang belum ada jawaban password daftar online-nya itu. Makanya besok (hari ini), saya minta sekretariat dewan untuk pendampingan. Karena setelah kita masukkan online, kita dapat balasan password. Nah termasuk saya belum dikirim," ujarnya.

Menurut Dedi, mekanisme pelaporan online membuat legislator kesulitan, terutama dari sisi pengisian data.

"Kesulitan penginputan. Saat kita kirimkan, kita belum dapat balasan untuk mendapatkan password. Karena kan harus online semua sekarang. Kita minta konsultasi ke sekwan, solusinya. Apakah perlu pendampingan, untuk proses pengisian itu," ungkapnya.

Dedi mengaku semua legislator Lampung prinsipnya siap untuk patuh melaporkan LHKPN.

"Saya juga sudah melapor LHKPN, karena memang penting juga LHKPN, menjadi syarat. Itu jadi kebutuhan juga. Tetapi kita mencoba tetapi gagal, dan sekarang banyak kesibukan, kadang kelupaan juga," akunya.

"Insya Allah pada prinsipnya kita ada keinginan melaporkan itu. Kita mendukung fungsi pengawasan agar aparatur bersih," pungkasnya.

Senada, anggota DPRD Lampung dari Fraksi PKS Hantoni Hasan mengatakan sudah membuat laporan LHKPN.

Ia mengakui banyak legislator kesulitan mengisi LHKPN secara online.

"Saya kemarin laporan waktu periode lalu. Itu kalau menurut pengalaman saya. Bukan tidak mau, tetapi rumit cara pelaporannya. Itu juga ada teman-teman kalau tidak dibantu sekretariat tidak bisa," kata dia.

Hantoni mengatakan, pengalamannya saat mengikuti tax amnesti juga kesulitan dalam mengisi data-data online.

"Kalau laporannya semua mau. Saya juga waktu itu ikut tax amnesti, banyak begana begini, datanya sulit," pungkasnya.

Anggota DPRD Lampung Fauzan Sibron mengaku, belum mengetahui persis mengenai laporan LHKPN ini.

"Sepertinya sudah dilaporkan dengan staf DPRD, nanti saya cek lagi," ujarnya singkat.

Banyak Anggota DPRD Tak Sampaikan LHKPN, Begini Siasat KPK

Sudah Lapor

Terpisah, anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan I Komang Koheri mengatakan, sudah melaporkan LHKPN.

Namun, ia melapor di akhir tahun 2018.

"Saya sudah laporan. Memang secara online itu, laporan itu harus lengkap, misalnya luasan tanah, sertifikat jelas, detail bener. Kalau tidak ya tidak bisa muncul LHKPN-nya. Rata-rata sudah tetapi tertanggal di atas bulan 11 tahun 2018, jadi terhitungnya masuk laporan 2019," jelas dia.

Menurut Komang, seluruh anggota DPRD Lampung sudah memiliki akun LHKPN.

Akun tersebutlah yang diisi secara online.

Apalagi, kata dia, di PDI Perjuangan memang ada instruksi khusus legislator mengisi LHKPN ini.

"Memang ada itu, ketentuannya kemarin. Banyak yang sudah laporan. Kita ada semacam akun, dan pasword di KPK. Misalnya ada penambahan harta, di-update lagi. Tetapi rata-rata sudah melaporkan, khususnya PDI Perjuangan ada perintah dari fraksi. Kenapa di 2018 tidak ada laporan mungkin seperti itu, ada di 2019. Karena ini bukan semacam laporan keuangan," paparnya.

Pada prinsipnya, kata dia anggota DPRD Lampung taat aturan undang-undang dalam melaporkan kekayaan mereka.

"Prinsipnya semua dewan provinsi mengikuti aturan UU, termasuk LHKPN," pungkasnya.(*)

Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved