Pemkab Lampung Selatan Jamin Tak Ada Perbedaan Data Jumlah Rumah Korban Tsunami Selat Sunda

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan tidak ada perbedaan data terkait jumlah rumah warga yang rusak parah akibat diterjang tsunami Selat Sunda, 22 Desember 2018 lalu.

Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan, bila ada perbedaan data antara pemerintah daerah dan BNPB, itu dikarenakan hanya karena waktu pendataan saja.

Data 491 dari BNPB itu merupakan pendataan awal dan pemerintah telah menyelesaikan pendataan dengan jumlah rumah yang rusak parah akibat tsunami tercatat 537 unit.

• Sudah 2 Pekan di Tenda Pengungsian, Warga Ingin Hunian Sementara Segera Direalisasikan

“Tidak ada perbedaan. Data BNPB itu merupakan data awal. Dan kita telah menyelesaikan pendataan menyeluruh,” kata dia, Rabu (30/1/2019).

Nanang mengatakan, hari ini tim dari pemerintah daerah juga sedang mengikuti rapat di Kementerian PUPR terkait rencana pembangunan hunian tetap (huntap) oleh pemerintah.

Sebelumnya dalam rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak Kementerian PUPR, pada Senin (28/1/2019) kemarin, sempat mencuat adanya perbedaan data terkait jumlah rumah warga di pesisir Kabupaten Lampung Selatan yang rusak parah akibat diterjang tsunami. 

Perbedaan data ini bisa berpotensi adanya warga yang rumahnya hancur terkenda dampak tsunami namun tidak masuk dalam program hunian tetap (huntap) dari pemerintah.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah kabupaten Lampung Selatan Fredy SM mengatakan, dari data tim dilapangan jumlah rumah warga yang rusak parah akibat tsunami Selat Sunda ada 537 unit.

Jumlah ini sudah di SK-kan oleh Plt bupati Lampung Selatan dan menjadi acuan untuk membangun huntap.

“Jumlah 537 ini yang sudah kita kunci, tapi ada juga 195 warga yang punya lahan sendiri sudah mengajukan kepada pemda, nanti tetap kita bangunkan (huntap),” kata dia.

• Hunian Sementara Bagi Korban Tsunami Lamsel Siap Digunakan dalam Waktu Dekat

Menurut Fredy, nantinya huntap yang akan dibangun tipe 36 dengan ukuran 7 x14 meter persegi dengan luas lahan 98 meter persegi.

Dan saat ini pemerintah daerah sedang menjajaki untuk pembelian/pembebasan lahan 1,5 hektar di Desa Way Muli Timur.

Sementara itu Kepala Satgas Penanganan Infrastruktur dan Hunian Pengungsi Kementerian PUPR, Iriyadi mengatakan, data rumah rusak berat yang diterima kementerian PUPR sebanyak 491 unit.

Jumlah angka tersebut, kata dia, berdasarkan data yang disampaikan BNPB saat kunjungan Presiden Joko Widodo pasca tsunami Selat Sunda ke Pesisir Rajabasa, awal bulan Januari lalu.