Tribun Bandar Lampung

Jaga Ruang Terbuka Hijau, Komisi I DPRD Minta Pemkot Tak Beri Izin Pembangunan di PKOR

Komisi I meminta Pemkot Bandar Lampung tidak memberi izin pembangunan apapun di kawasan PKOR Way Halim.

Jaga Ruang Terbuka Hijau, Komisi I DPRD Minta Pemkot Tak Beri Izin Pembangunan di PKOR
Tribun Lampung/Romi Rinando
Rapat kerja Komisi I DPRD Bandar Lampung dengan BPKAD, DPMPTSP, Bagian Pemerintahaan, dan Bagian Hukum Sekretariat Kota Bandar Lampung, Rabu (6/2/2019). 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komisi I DPRD Bandar Lampung meminta Pemkot Bandar Lampung tidak memberi izin pembangunan apapun di kawasan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim. Alasannya, kawasan PKOR di lahan sekitar tujuh hektare itu merupakan zona hijau alias paru-paru kota.

"Kami minta pemkot tidak lagi memberi izin pembangunan di zona hijau di kawasan PKOR, siapapun pemilik HPL-nya (hak pengelolaan lahan). Di situ paru-paru kota. Akan banyak dampak buruknya jika ada pembangunan di situ," kata anggota Komisi I DPRD Bandar Lampung Barlian Mansyur dalam rapat kerja dengan sejumlah instansi pemkot, Rabu (6/2/2019).

Barlian menjelaskan, munculnya rencana pembangunan di PKOR berpotensi mengancam keberadaan ruang hijau terbuka (RTH) di kawasan tersebut.

"Kalau terus-terusan alih fungsi RTH jadi ruang komersil, maka akan jadi ancaman bagi Bandar Lampung. Tengok saja di kawasan Way Dadi. Dulu tidak pernah banjir. Sekarang, hujan sebentar sudah banjir sampai setengah kaki orang dewasa. Salah satu pemicunya, karena alih fungsi lahan RTH jadi ruang komersil," tukasnya.

Hambali, anggota Komisi I lainnya, sependapat dengan Barlian. Menurutnya, jika ada pembangunan di kawasan PKOR, bukan hanya RTH yang akan berkurang. Melainkan juga akan timbul dampak lain, seperti kemacetan dan bencana banjir.

Jauhari, anggota Komisi I, lainnya bahkan menyarankan Komisi I membentuk panitia khusus untuk mengawal aset-aset Pemkot Bandar Lampung. Tujuannya agar aset-aset pemkot terdata secara baik serta tidak jatuh kepada pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang bisa menyalahgunakannya untuk kepentingan komersil.

"Saya usulkan kepada ketua (Komisi I), bagaimana kalau bentuk pansus saja untuk menyikapi aset-aset milik kota? Agar semuanya jelas," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah pihak dari Pemkot Bandar Lampung. Antara lain Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Trisno Andreas, Sekretaris Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ito Saibatin, Kepala Bagian Pemerintahan Hidayat Ismet, serta perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Kota Bandar Lampung.

Kabag Pemerintahan Hidayat Ismet menjelaskan, pihak yang memegang HPL PKOR di lahan seluas tujuh hektare sejauh ini tetap PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB). HPL itu, ungkap dia, terbit sejak masa wali kota sebelumnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung Nu’man Abdi menyatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada pimpinan DPRD. Khususnya terkait usulan sejumlah anggota Komisi I mengenai perlunya pembentukan pansus.

"Itu usulan. Yang terpenting, kami akan sampaikan dulu kepada pimpinan," kata Nu'man.

Pada prinsipnya, jelas Nu'man, jangan sampai ada pembangunan di lahan RTH.

"Karena sesuai Perda RTRW (Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah) Bandar Lampung, itu (kawasan PKOR) daerah ruang terbuka hijau. Dan sampai saat ini, perda itu belum ada revisi," ujar Nu’man.

Penulis: Romi Rinando
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved