Public Service

Apa yang Dimaksud Pencabutan Hak-Hak Tertentu dalam Putusan Pengadilan?

Saya mau tanya apa yang dimaksud dengan pencabutan hak-hak tertentu dalam amar putusan pengadilan?

Apa yang Dimaksud Pencabutan Hak-Hak Tertentu dalam Putusan Pengadilan?
dok
ginda ansyori

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - KEPADA Yth Pengamat Hukum. Saya mau tanya apa yang dimaksud dengan pencabutan hak-hak tertentu dalam amar putusan pengadilan? Terima kasih atas penjelasannya.

Pengirim: 082179474xxx

Pidana Tambahan Berdasar Pertimbangan Hukum

Pencabutan hak-hak tertentu terdengar sangat familiar di tengah masyarakat, terutama saat seorang divonis (dijatuhi hukuman oleh hakim), sebagai implementasi dari sebuah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal beberapa jenis pemidanaan.

Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Pidana

Pertama pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sementara pidana kedua berupa pidana tambahan, di antaranya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak "tertentu" dalam hal ini dimaksudkan tidak semua hak seseorang dapat dirampas. Karena jika semua hak orang dirampas akan mengancam kehidupan seseorang karena telah kehilangan semua haknya.

Banyak ahli hukum pidana menolak pencabutan semua hak, karena hal ini akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan.

Pengenaan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak mesti dikenakan di setiap putusan hakim, pun sama dengan pidana tambahan lainnya. Pengenaan pidana tambahan ini harus berdasarkan pertimbangan hukum karena menyangkut hak orang lain.

Aksi Kamisan Lampung, Organisasi Sipil Desak Cabut Rancangan KUHP dan UU MD3

Dalam penerapannya, pencabutan hak-hak tertentu tidak dapat berdiri sendiri karena harus ada di dalam putusan (vonis) hakim sebagai pidana tambahan dan sifatnya pun tidak permanen (tidak seumur hidup), tetapi berdasarkan pertimbangan hakim selama berapa tahun saja dicabutnya.

Di dalam Pasal 35 ayat (1) dan Ayat (2) KUHP ada beberapa hak tertentu yang sering kita dengar dapat dicabut, yakni hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri dan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri serta hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Di samping itu, hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan- aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Gindha Ansori Wayka SH MH
Pengamat Hukum di Bandar Lampung

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved