Mendagri Tjahjo Sebut Berkas Calon Sekprov Lampung Masih di Kemendagri

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG NOVAL ANDRIANSYAH

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Nama sekretaris Provinsi Lampung definitif hingga kini tak kunjung jelas. Padahal, seleksi jabatan pimpinan tinggi madya (JPTM) untuk posisi sekprov telah selesai pada Oktober 2018.

Berkas hasil seleksi berisi tiga nama calon sekprov definitif pun kemungkinan besar belum sampai ke meja Presiden Joko Widodo. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, berkas tersebut masih di kementeriannya.

"Berkas masih di Kemendagri," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo singkat melalui pesan WhatsApp, Kamis (7/2/2019) malam.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar sebelumnya mengaku belum mendapat informasi terbaru mengenai penetapan sekprov Lampung definitif.

"Belum, belum ada informasinya. Saya juga belum dapat update-nya seperti apa," kata Bahtiar melalui ponsel, Jumat (4/1/2019).

Serupa, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Lampung Rendi Reswandi menyatakan belum memperoleh informasi terbaru soal kapan keluarnya nama sekprov definitif.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono pun demikian.

"Itu kan prosesnya dari setkab (sekretariat kabinet) ke presiden. Kemudian nanti setelah (keputusan) keluar, ada surat perintah pelantikan dari mendagri kepada gubernur. Sejauh ini, saya belum dapat informasinya. Nanti saya tanyakan lagi," kata Soni melalui ponsel, Desember 2018.

Tiga Nama

Tahapan lelang jabatan sekprov Lampung telah berakhir pada 12 Oktober 2018. Dalam keputusan panitia seleksi per 13 Oktober 2018, terdapat tiga nama calon sekprov dari empat nama yang mengikuti tes.

Pertama, Hamartoni Ahadis, asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Provinsi Lampung, yang kini menjadi penjabat sekprov Lampung. Kedua, Syaiful Dermawan, inspektur Inspektorat Lampung. Ketiga, Dewi Budi Utami, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang sekarang menjabat kepala Badan Kepegawaian Daerah Lampung.

Merujuk keputusan pansel bernomor 26/Pansel-JPTM/2018 tersebut, Hamartoni menempati peringkat pertama hasil lelang jabatan dengan skor 86,59. Kemudian, Syaiful Dermawan dengan skor 75,58, dan Dewi Budi Utami dengan skor 75,42.

Lelang Jabatan Eselon II

Di lain hal, Pemprov Lampung juga masih menunggu persetujuan Kemendagri terkait lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eselon II.

Pj Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan usul ke Kemendagri untuk membuka lelang JPTP. Namun, hingga Januari 2019 belum ada persetujuan dari Kemendagri.

"Secepatnya (lelang jabatan eselon II). Kemarin kan kami sedang fokus penanganan pascatsunami (di Lampung Selatan). Prosesnya (lelang jabatan) harus pengajuan usul dulu ke Kemendagri. Kami berharap Kemendagri segera menyetujui," kata Hamartoni melalui ponsel, Minggu (6/1/2019).

Catatan Tribun Lampung, ada sembilan posisi eselon II yang kosong setelah rotasi sejumlah pejabat eselon II oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

Sembilan posisi tersebut antara lain sekretaris DPRD Lampung, kepala Biro Umum, kepala Biro Organisasi, kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, serta kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kemudian kepala Biro Administrasi Pembangunan, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, direktur Umum dan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, serta asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi Lampung. Saat ini, pemprov mengisi kesembilan posisi itu dengan pelaksana tugas (plt).

Pada awal 2019, dua posisi JPTP lainnya menyusul kosong. Pertama, kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung. Dessy Romas, kepala dinas tersebut, pensiun per 1 Januari 2019.

Kedua, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung Budiharto. Ia akan pensiun pada 1 Maret 2019.