BI dan OJK Gandeng MA untuk Tingkatkan Wawasan Hakim di Sektor Jasa Keuangan

Sejak tahun 2013, seiring dengan berlakunya UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, kerja sama ini diperluas dengan melibatkan OJK.

BI dan OJK Gandeng MA untuk Tingkatkan Wawasan Hakim di Sektor Jasa Keuangan
Kompas Images
Bank Indonesia 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan.

Komitmen kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (NK) antara Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua MA RI Muhammad Hatta Ali, Rabu pekan lalu.

Penandatanganan NK ini dirangkaikan dengan kegiatan pelatihan bagi para hakim dalam bentuk temu wicara.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, perkembangan kebijakan pengawasan teknologi finansial (financial technology/fintech) di Indonesia termasuk fintech peer to peer lending dan equity crowd funding yang menjadi kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK.

Adapun salah satu tantangan yang mengemuka dalam pengembangan fintech adalah bagaimana mengembangkan industri keuangan digital yang bisa mendorong perekonomian nasional.

"Untuk itu, OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait lainnya untuk senantiasa mengutamakan perlindungan konsumen dalam pemanfaatan teknologi finansial yang berkembang," jelas dia dalam rilisnya, Senin, 11 Maret 2019.

OJK Lampung: Hati-hati Pinjam Dana Berbasis Aplikasi Teknologi

Melalui BI Corner, BI Lampung Sumbang 200 Buku ke Kampus Polinela

Koordinasi dan kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan temu wicara kepada para hakim ini, lanjut dia, telah berlangsung selama 17 tahun antara Mahkamah Agung dan BI.

Sejak tahun 2013, seiring dengan berlakunya UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, kerja sama ini diperluas dengan melibatkan OJK.

Bagi OJK, kerja sama ini menjadi media sosialisasi dan edukasi keberadaan serta tugas OJK yang berdiri sejak 7 tahun lalu sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan industri jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non bank (IKNB) serta edukasi dan perlindungan konsumen.

Sementara itu, bagi MA RI, kerja sama ini bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas hakim secara lebih efektif di bidang peradilan dan penerapan hukum melalui pemahaman yang lebih optimal mengenai fungsi dan tugas lembaga-lembaga yang terkait di sektor keuangan.

Kerja sama ini juga akan dimanfaatkan sebagai media untuk saling bertukar pikiran dan memfasilitasi kesamaan pandang, serta memberikan masukan terkait aspek-aspek hukum yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas BI maupun OJK.

Nota kesepahaman yang berlaku selama 3 tahun ini akan dipantau dan dievaluasi paling kurang setiap 6 (enam) bulan secara bersama-sama. (Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari) 

Penulis: Ana Puspita Sari
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved