Terjadi Ledakan 5 Kali, Kantor KPU Lampung Diserang Teroris Bersenjata Api

Terjadi Ledakan 5 Kali, Kantor KPU Lampung Diserang Teroris Bersenjata Api

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terjadi serangan kelompok bersenjata api di kantor KPU Lampung hingga terjadi ledakan sebanyak lima kali.

Serangan ini berlangsung dalam simulasi apel gelar pasukan pengamanan menghadapi Pemilu 2019 di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Jumat, 22 Maret 2019.

Pantauan Tribunlampung.co.id, kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Ariyanto.

Kegiatan ini pun dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka pengecekan kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi pengamanan kampanye terbuka dan menjelang pemungutan suara Pemilu 2019.

Adapun gelaran ini mengangkat tema "Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri dengan Komponen Bangsa Lainnya Guna Mewujudkan Kamdagri yang Kondusif."

Setelah Kapolda Lampung membuka apel, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pengamanan pemilu.

Simulasi ini dilakukan dalam beberapa tahapan.

Setelah pemungutan suara, sempat terjadi perampasan kotak surat suara yang akan dibawa ke KPU.

Beruntung tim gabungan TNI-Polri bisa melakukan pengamanan.

Tak cukup di situ, rupanya ada massa yang tak terima dengan pemilu yang telah usai.

Massa melakukan demonstrasi yang tak terkendali, sehingga tim Shabara diturunkan untuk menghalau massa hingga menggunakan water canon.

• Ratusan Pengunjuk Rasa Geruduk Kantor KPU Metro

Setelah massa dapat dihalau, gangguan kamtibmas kembali ada dengan adanya penyerangan oleh sekelompok teroris di kantor KPU.

Anggota gabungan TNI-Polri antiteror diturunkan untuk membekuk teroris dan tim Jibom diturunkan untuk mensterilkan lokasi dari bahan peledak.

"Tadi kita saksikan apel kesiapan ini secara serentak di polda-polda dan amanat langsung disampaikan oleh Menkopolhukam dalam rangka mengecek kesiapan, baik kesiapan fisik moral dalam menghadapi tantangan Pemilu 2019," ungkap Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Ariyanto.

Menurut Purwadi, pemilu yang aman, damai, dan sejuk menjadi dambaan bersama.

"Aparat polisi dan TNI tanpa bantuan masyarakat mungkin jumlahnya tak terlalu banyak. Tapi, membangun kapasitas masyarakat untuk mampu melawan ancaman-ancaman yang mengganggu jalannya pemilu seperti semburan atau berita hoaks, kemudian politik identitas, tentunya mewarnai Pemilu 2019," ungkapnya.

"Namun demikian, kami menyadari masyarakat Indonesia tentunya masyarakat yang cerdas, dan nantinya mampu berpikir cerdas dan memilih pemimpin sesuai dengan harapan ke depan. Sekali lagi, polisi dan TNI adalah netral. NKRI harga mati, Pancasila dasar negara," imbuhnya.

Kerahkan 7.000 Personel

Purwadi menegaskan, pihaknya menurunkan 7.000 personel.

"Dari 10 ribu personel, kami turunkan dua pertiga, dibantu dengan TNI sebanyak 800 personel," sebutnya.

"Penempatan TNI-Polri agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pemilu dengan damai dan tidak ada rasa ketakutan," tandasnya.

Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Inf Taufik Hanafi mengatakan, pihaknya mem-backup Polri, baik dari darat, laut, dan udara.

• KPU Metro Gelar Simulasi Situng

"Seratus persen mem-backup Polri, bagaimana pilpres pileg ini berjalan sukses," sebutnya.

Meski demikian, Danrem tidak menyebutkan jumlah personel yang diturunkan.

"Yang jelas, kekuatan kami siapkan secara maksimal," katanya.

Taufik juga menegaskan, pihaknya menjunjung netralitas.

"Kami ada buku panduan netralitas dan sudah sampaikan ke jajaran. Intinya, TNI-Polri netral dan sudah harga mati. Secara teknis sudah kami sampaikan," tandasnya.

• Kaporlesta Bandar Lampung Pimpin Apel Pengecekan 610 Personel Keamanan Pemilu 2019

Rawan Tingkat Kecamatan

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menyebutkan, titik rawan strategis yang berpotensi rawan demo ataupun rusuh ada di tingkat PPK (panitia pemilihan kecamatan).

"Titik strategis itu di kunci hasil pemilu kemenangan partai politik, pasangan calon presiden, dan DPD. Nah, titiknya itu direkapitulasi tingkat kecamatan," ujarnya.

Menurut Nanang, tingkat kecamatan menjadi sentral pengawasan.

Karena di tingkat inilah akan dilakukan rekapitulasi final yang diambil dari TPS.

"Karena di kecamatan nanti akan banyak dikumpulkan dan diplenokan. Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan itu yang menjadi sentral (pengamanan) kami," sebutnya.

Di tingkat kecamatan akan ada banyak kotak suara yang dihitung secara singkat.

"Dan di kecamatan sudah ketahuan penghitungan suara dan selesai di situ. Maka harus kita jaga, dan sudah kami koordinasikan dengan pihak kepolisian jauh-jauh hari," tandasnya. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)