Sandiaga Sebut Pemilu 2019 Jujur dan Adil, Benarkah Beda Prinsip dengan Prabowo?

Ia mengingatkan adanya potensi kecurangan yang terjadi dan merugikan pasangan nomor urut 02.

Narasi dugaan kecurangan pada Pilpres 2019 pun terus digaungkan.

Namun, pihak BPN belum mau untuk memaparkan bukti-bukti yang dimiliki secara spesifik.

Direktur Materi Debat BPN Sudirman Said mengungkapkan bahwa pihaknya mencurigai hasil Pilpres 2019 sebagai hasil dari proses yang tidak adil.

Hal itu mengacu pada berbagai temuan kasus dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama pemilu.

"Jadi suasana sekarang itu sebetulnya angka apa pun wajib dicurigai sebagai hasil dari ketidak-fair-an," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Menurut Sudirman, pihaknya menemukan banyak kejanggalan dan dugaan kecurangan selama proses pemungutan suara hingga rekapitulasi.

Dugaan kecurangan itu terjadi di banyak tempat, mulai dari Aceh sampai Papua.

Sudirman mencontohkan kasus gudang penyimpanan surat suara yang terbakar di Sumatera Barat dan Bupati Mandailing Natal yang mengundurkan diri karena kecewa terhadap masyarakat yang tidak memilih calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

• Inilah War Room, Tim Penghitung Real Count Jokowi-Maruf yang Berani Buka-bukaan

Selain itu, Sudirman juga menyebutkan, di beberapa tempat aparat kepolisian mengambil dokumen formulir C1 secara paksa.

"Jadi ini adalah satu gejala bahwa ada mobilisasi ada tindakan aparat yang menunjukan ketidaknetralan," kata Sudirman.

"Apa pun hasil dari pemilu ini adalah hasil yang dicederai dengan proses tadi. Karena itu kita harus perhatikan dan ingin ajak seluruh warga menjaga proses ini, menjaga suara rakyat agar tidak dicuri oleh tangan-tangan yang tidak berhak," ujar dia.

Secara terpisah, Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan jauh dari nilai jujur, adil dan transparan.

"Kami menilai pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," ujar Hashim.

Hashim mencontohkan salah satu bentuk dugaan kecurangan yakni soal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah berkali-kali dilaporkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mengatakan, hingga tiga hari sebelum pemungutan suara pada 17 April, persoalan itu belum dituntaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan 17 April, masalah itu belum tuntas, belum selesai, jadi masalah tetap masalah," kata Hashim.

Tak hanya itu, lanjut Hashim, kecurangan yang terjadi secara masif juga dapat terlihat secara jelas pada saat perhitungan cepat suara yang dilakukan oleh lembaga survei yang memenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami khawatir dan kami mencurigai, kami cemas bahwa angka selisih yang quick count-quick count itu diambil dari 17,5 juta nama itu," ucap politisi dari Partai Gerindra itu.

Bertemu 5 Sekjen Parpol

Dugaan kecurangan pada Pilpres 2019 juga menjadi pembahasan antara calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dan lima Sekjen parpol koalisi pendukung.

Pertemuan tersebut terjadi di kediaman Sandiaga, Jalan Pulombangkeng nomor 5, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019) malam.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui bahwa dalam pertemuan tersebut mereka membahas tentang berbagai bentuk dugaan kecurangan yang terjadi selama pilpres.

Menurut Muzani, kecurangan selama pilpres terjadi secara terstruktur dan masif.

"Ya tadi disinggung biasa soal pemilu di beberapa daerah dan tentang berbagai macam bentuk kecurangan yang terjadi secara masif dan terstruktur," ujar Muzani saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

• Antisipasi Kecurangan Hasil Pemilu 2019,  Bawaslu Bandar Lampung Tingkatkan Pengawasan  

Muzani mengatakan, hingga saat ini BPN masih mengumpulkan laporan-laporan terkait dugaan kecurangan, sehingga pihaknya belum bisa memaparkannya kepada publik.

Laporan yang masuk kemudian akan diklarifikasi untuk dipastikan kebenaran dan bukti-buktinya.

Setelah itu, BPN baru akan membahas langkah apa yang akan diambil terkait laporan dugaan kecurangan yang diterima.

"Karena ada laporan yang datanya enggak kuat tapi semua laporan kita terima dan sudah ada beberapa tim yang menangani di BPN dan semua ada yang ada menangani," kata Muzani.

"Sehingga nanti ketika laporan dibawa ke Bawaslu atau macam macam, baru akan nanti akan ke situ," ujar dia.

Dalam pertemuan tersebut hadir Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sandiaga: Saya Meyakini bahwa Pemilu Ini Jujur dan Adil dan

Antara Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga dan Narasi Kecurangan Pilpres 2019