Beredar Desain Istana Negara Baru di Palangkaraya Berbentuk Burung Garuda, Disebut Bangunan Lama

Diketahui, kawasan sekitar gedung yang tampak asri di gambar merupakan perkebunan karet. 

Seorang warga yang tinggal di area itu mengatakan pembongkaran gedung dimulai pada tahun 2014.

Meski tak ada penolakan dari warga, pembongkaran simbol kebanggaan era Pak Harto tersebut sempat menuai protes.

"Dulu didemo pas dibongkar karena tanah yang dikeruk itu bikin debu di jalan (Narogong). Kadang orang suka kecelakaan, karena licin pas hujan," ujar seorang warga yang tak sibutkan namanya.

Nasib Jakarta Nanti

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui opsi pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jawa dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (29/4/2019).

Lantas, bagaiamana nasib DKI Jakarta jika ibu kota pindah? Dikutip dari Kompas.com, ada beberapa hal yang tidak akan berubah di Jakarta.

Hal itu diungkap oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menyebut, pembangunan di Jakarta akan tetap berlanjut dan tidak akan berhenti.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies seusai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," sambungnya.

Selain itu, menurut Anies Baswedan, Jakarta akan tetap macet. Sehingga, solusi memindahkan ibu kota negara, tidak akan mengurangi persoalan di Jakarta.

"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan, karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta. Bukan kegiatan pemerintah," kata Anies.

Terkait kegiatan ekonomi, Anies juga menyebut tidak akan mengalami perubahan.

"Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta," ungkapnya.

Hal senada juga diungkap oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.