Beredar Desain Istana Negara Baru di Palangkaraya Berbentuk Burung Garuda, Disebut Bangunan Lama

Dilansir oleh situs Setkab, Bambang mengatakan Ibu Kota baru tersebut nantinya hanya akan difungsikan sebagai pemerintahan, Senin (29/4/2019).

Yakni eksekutif, eksekutif, kementerian/lembaga, legislatif parlemen (MPR/DPR/DPD), kemudian yudikatif; kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan lain-lain.

Serta pertahanan keamanan seperti Polri-TNI, juga kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

Lalu, untuk lembaga seperti fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industri diusulkan akan tetap berada di Jakarta.

Konsep pemindahan dengan fungsi tersebut menurut Bambang sudah diterapkan di negara-negara lain.

“Ini konsep yang kita coba tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan di negara lain,” ucap Bambang.

“Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis bahkan harus sudah menjadi pusat bisnis yang levelnya regional atau level Asia Tenggara,” tambahnya.

Alasan Pemindahan Ibu Kota

Pemindahan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan fakta bahwa pembangunan di Indonesia kian tak merata.

Seperti dikutip dari Kompas.com, pemindahan ibu kota ke wilayah lain hanya akan memindahkan pusat pemerintahan.

Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Selain itu, kepentingan global juga menjadi alasan pemindahan Ibu Kota.

"Sebagai negara besar dalam menyongsong kepentingan kompetisi global," ujar Jokowi, Senin (29/4/2019), dikutip dari Tribunnews.com.

Sementara itu, terkait kesiapan, Jokowi mengatakan butuh persiapan dari segi lokasi hingga pembiayaan.

"Kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini. Memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya," tutur Jokowi.