Ketua KPU Lampung Bicarakan The Real People Power: Sudah Terjadi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono bicara soal the real people power saat menjawab pertanyaan jurnalis terkait unjuk rasa.

Sebelumnya, massa yang mengatasnamakan Aksi Bela Negeri serta para simpatisan dan relawan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Lampung pada Rabu (15/4/2019).

Massa menuding adanya kecurangan pada Pemilu 2019.

Terkait unjuk rasa tersebut, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono membantah pihaknya telah melakukan kecurangan pada Pemilu 2019.

"Menyampaikan aspirasi adalah sah saja dalam kehidupan demokrasi. Namun sesungguhnya, the real people power sudah terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019," kata Nanang Trenggono, Kamis (16/5/2019).

"Pada saat itu, kira-kira 75%-80% dari 192 juta penduduk Indonesia hadir di TPS-TPS untuk menyalurkan aspirasi dan pilihannya," lanjut Nanang Trenggono.

Menurut Nanang, KPU Lampung sudah menjaga amanah masyarakat dengan sebaik-baiknya.

"Pleno terbuka penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara sah secara berjenjang sudah dilakukan sesuai ketentuan untuk menjaga hasil pilihan rakyat."

• 5 Fakta Bawaslu Putuskan KPU Bersalah, Apa Akibatnya pada Hasil Pemilu dan Reaksi Kubu Prabowo

"Dari TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota sampai dengan KPU Provinsi Lampung, proses penghitungan perolehan suara sah dilakukan secara terbuka dan memenuhi rasa keadilan peserta pemilu dan rasa keadilan masyarakat secara luas. Baik saksi paslon 01 maupun paslon 02 turut hadir dan menandatangani hasilnya," jelasnya.

Saksi-saksi parpol peserta Pemilu 2019 dan DPD RI pun hadir dan menandatangani hasil.

Nanang mengakui, sejumlah persoalan sempat muncul dalam pleno tersebut.

Namun, porsinya sangat kecil dan kasuistis.

"Semua persoalan kami selesaikan dengan adil sesuai regulasinya," kata Nanang Trenggono.

Karena itu, menurut Nanang, pemungutan suara yang dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019 adalah puncak ekspresi kedaulatan rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin secara reguler setiap lima tahun sekali.

"Dan, mekanisme demokrasi ini akan menjaga keberlangsungan negara dan bangsa kita dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.