Tolak Hasil Pemilu, Wiranto: Kalau Hasut Rakyat Ya Jadi Masalah

Tolak Hasil Pemilu, Wiranto: Kalau Hasut Rakyat Ya Jadi Masalah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bicara terkait adanya penolakan terhadap hasil Pemilu 2019.

Apalagi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak tersebut tidak mau membawa data indikasi kecurangan seperti yang dituduhkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Wiranto, itu merupakan tindakan yang tak mematuhi hukum.

Hal itu diperparah dengan hasutan yang disampaikan kepada masyarakat terkait penolakannya terhadap hasil pemilu dan ketidakpercayaannya terhadap MK.

Hal itu disampaikan Wiranto menanggapi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pilpres 2019 dan enggan menyengketakannya ke MK.

"Karena saat menyangkal pada aturan hukum itu, kalau sendirian enggak apa-apa. Senang saya. Tapi tatkala ajak rakyat, hasut rakyat, kompori rakyat, itu jadi masalah," ujar Wiranto saat memberikan pengarahan di acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Oleh karena itu, Wiranto mengatakan, perlu kerja sama antara semua pihak untuk meredam hasutan yang disebarkan kepada masyarakat untuk melakukan people power.

• Dituding Curang, TKN Membalas dengan Gunakan Data BPN Prabowo-Sandiaga

• Prabowo Akan Buat Surat Wasiat, Apa Isinya?

Ia menambahkan, diperlukan peran pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI dari pusat hingga daerah untuk menggerus upaya tersebut.

Namun, Wiranto mengingatkan hal tersebut harus dilakukan melakukan pendekatan yang baik.

Ia mencontohkan, kala polisi ikut mengenakan sorban dan kopiah saat mengamankan demonstrasi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut dia, pendekatan itu tepat karena bisa meluluhkan para pendemo sehingga tak berbuat anarkistis.

Wiranto pun meminta aparat kepolisian, TNI, dan pemerintahan daerah memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah untuk tak terpancing hasutan people power dan tak berangkat berunjuk rasa di Jakarta pada saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Oleh karena itu, rapat kali ini merupakan suatu sinergitas dari pusat dan daerah, dari semua kementerian lembaga. Termasuk yang ada di bawahnya, kepolisian, TNI," ujar Wiranto.

"Ini (rapat) semuanya mensinergikan agar hal-gal negatif yang mungkin terjadi, yang mungkin menyebabkan konflik sosial dapat dihindari," lanjut dia.

• Fakta-fakta Seputar Pelanggaran KPU dalam Situng dan Quick Count