Pemilu 2019
Tolak Hasil Pemilu, Wiranto: Kalau Hasut Rakyat Ya Jadi Masalah
Apalagi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak tersebut tidak mau membawa data indikasi kecurangan seperti yang dituduhkan ke MK.
lihat foto
Tolak Hasil Pemilu, Wiranto: Kalau Hasut Rakyat Ya Jadi Masalah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bicara terkait adanya penolakan terhadap hasil Pemilu 2019.
Apalagi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak tersebut tidak mau membawa data indikasi kecurangan seperti yang dituduhkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Wiranto, itu merupakan tindakan yang tak mematuhi hukum.
Hal itu diperparah dengan hasutan yang disampaikan kepada masyarakat terkait penolakannya terhadap hasil pemilu dan ketidakpercayaannya terhadap MK.
Hal itu disampaikan Wiranto menanggapi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pilpres 2019 dan enggan menyengketakannya ke MK.
"Karena saat menyangkal pada aturan hukum itu, kalau sendirian enggak apa-apa. Senang saya. Tapi tatkala ajak rakyat, hasut rakyat, kompori rakyat, itu jadi masalah," ujar Wiranto saat memberikan pengarahan di acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Oleh karena itu, Wiranto mengatakan, perlu kerja sama antara semua pihak untuk meredam hasutan yang disebarkan kepada masyarakat untuk melakukan people power.
• Dituding Curang, TKN Membalas dengan Gunakan Data BPN Prabowo-Sandiaga
• Prabowo Akan Buat Surat Wasiat, Apa Isinya?
Ia menambahkan, diperlukan peran pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI dari pusat hingga daerah untuk menggerus upaya tersebut.
Namun, Wiranto mengingatkan hal tersebut harus dilakukan melakukan pendekatan yang baik.
Ia mencontohkan, kala polisi ikut mengenakan sorban dan kopiah saat mengamankan demonstrasi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurut dia, pendekatan itu tepat karena bisa meluluhkan para pendemo sehingga tak berbuat anarkistis.
Wiranto pun meminta aparat kepolisian, TNI, dan pemerintahan daerah memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah untuk tak terpancing hasutan people power dan tak berangkat berunjuk rasa di Jakarta pada saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.
"Oleh karena itu, rapat kali ini merupakan suatu sinergitas dari pusat dan daerah, dari semua kementerian lembaga. Termasuk yang ada di bawahnya, kepolisian, TNI," ujar Wiranto.
"Ini (rapat) semuanya mensinergikan agar hal-gal negatif yang mungkin terjadi, yang mungkin menyebabkan konflik sosial dapat dihindari," lanjut dia.
• Fakta-fakta Seputar Pelanggaran KPU dalam Situng dan Quick Count
Tak Berdampak
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas menyebutkan, peserta pemilu punya tanggung jawab atas hasil pemilu.
Jika ada pihak yang menolak hasil pemilu tanpa disertai bukti, maka hal itu adalah bentuk kesewenang-wenangan.
Sigit menyampaikan hal ini menanggapi pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyakan akan menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU.
"Sikap penolakan atas hasil pemilu tanpa menghadirkan bukti yang dapat diuji dalam proses yang otoritatif merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Ia ingin menang sendiri di luar mekanisme demokrasi yang telah disepakati," kata Sigit saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/5/2019).
"Sikap ini berbahaya bagi pelembagaan demokrasi," lanjut dia.
• Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Begini Reaksi Jokowi dan Bamsoet
• Prabowo Bakal Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU
Sigit mengatakan, keptusan KPU harus diterima.
Jika berselisih pendapat tentang hasil pemilu, yang harus dilakukan adalah menggunakan mekanisme demokrasi sesuai koridor hukum.
"Mengambil jalur di luar kerangka hukum pemilu yang telah disediakan sangat berpotensi mengadu domba rakyat. Ini sangat berbahaya," ujar Sigit.
Meski demikian, Sigit menegaskan, siapa pun pihak yang menolak hasil pemilu, termasuk Prabowo, tak akan berpengaruh pada legalitas pemilu.
"Penolakan Prabowo (terhadap hasil pemilu) tidak memiliki dampak legalitas hasil pemilu. Hasil pemilu tetap sah," kata Sigit.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.
"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Wiranto: Kalau Menolak Sendirian Enggak Apa-apa, tetapi Kalau Hasut Rakyat, Ini Masalah
