Dukung Pemerintah Tapi Minta Segera Dibuka, Nunik Merasa Hampa Ada Pembatasan Akses Media Sosial

Saat ditanya apa Nunik memakai Virtual Private Network (VPN) untuk bisa akses ke media sosial dan WhatsApp? Ia mengatakan, tidak menggunakannya.

"Aku gak pakai VPN. Karena ya memang takut juga. Katanya kan jangan ya, nanti dibobol datanya. Padahal kan aku juga gak pakai mobile banking, internet banking. Sebenarnya aku gak tahu caranya," ujarnya seraya kembali tertawa.

Bupati Waykanan Raden Adipati Surya juga mengaku membatasi aktivitas di media sosial, meski masih tetap bermedsos.

"Saya tidak pakai VPN, tapi masih main media sosial, meski sekarang terbatas," ujar dia, kemarin.

Menurut Adipati, pembatasan akses ini merupakan kebijakan pemerintah dan harus diikuti. Namun ia berharap, pembatasan tidak terlalu lama.

Sebab, masih banyak nilai positif yang bisa didapat dari bermedsos, seperti WA dan Instagram.

• Inilah 11 Daerah Paling Terkena Dampak WhatsApp, Facebook, dan Instagram Down, Lampung Termasuk Lho!

Layanan E-KTP Terganggu

Di lain tempat, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengaku, pembatasan jaringan media sosial cukup berdampak pada pemerintaha kota.

Salah satunya pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menurutnya, dalam dua hari ini, pembuatan e-KTP tidak bisa berjalan.

“Saya juga kena, pelayanan e-KTP sudah dua hari gak bisa bergerak. Tapi nggak apa-apa. Kita harus terima ini, kalau gak bisa kacau semua, karena kita ingin negara ini tenteram dan damai,” kata Herman.

Ia meminta masyarakat tenang dan tidak memperkeruh suasana tapi mengedepankan persatuan dan kesatuan.

“Kita ingin kemerdekaan diisi dengan pembangunan. Tidak masalah dibatasi (akses media sosial). Karena itu hanya dua-tiga hari. Kalau media sosial gak diblokir, bisa kacau kita. Karena ada berita, gambar-gambar lima tahun lalu malah seolah-olah dibuat kejadian saat ini,” ujarnya.

Sementara Ketua Tanfidzyiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung KH Mohammad Mukri menilai pembatasaan jaringan dalam penggunaan media sosial dinilai sudah tepat.

Ini guna menghindari suasana gaduh akibat pilpres.

“Saya juga merasakan dampaknya. Tapi memang dalam kasus ini, negara harus hadir, menghindari mudarat yang lebih besar. Jadi tidak apa-apa,” kata Mukri yang juga menjabat Rektor UIN Raden Intan ini.