TKN 01 Pastikan Maruf Amin Tak Langgar Undang-undang Pemilu: Dalilnya Mengada-ada!

TKN 01 Pastikan Maruf Amin Tak Langgar Undang-undang Pemilu: Dalilnya Mengada-ada!

TKN 01 Pastikan Maruf Amin Tak Langgar Undang-undang Pemilu: Dalilnya Mengada-ada!
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Sekjen PPP yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (9/4/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menilai pernyataan anggota tim kuasa hukum 02, Denny Indrayana, yang menyebut Maruf tak penuhi persyaratan sebagai cawapres, mengada-ada.

Denny Indrayana menyebut jika Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua bank dan untuk itu, pasangan 01 harusnya didiskualifikasi.

Kuasa Hukum Capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto memperbaiki berkas permohonan satu rangkap dan daftar alat bukti satu rangkap di MK.

Dalam keterangannya, alat bukti yang ditambahkan terdaftar dengan nomor P1-P155.

Satu di antara sejumlah argumentasi yang ia masukan dalam revisi tersebut adalah mengenai status jabatan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Maruf Amin di dua bank sampai sekarang.

Wakil Ketua TKN Bidang Hukum Arsul Sani menegaskan, Ma'ruf Amin tidak melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti yang dituduhkan tim hukum Prabowo-Sandiaga.

"Yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh Tim Kuasa Hukum Paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait," tegas anggota Komisi III DPR RI ini.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut meminta, agar Tim Hukum Paslon 02 membaca dulu secara benar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan dengan Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Asrul memaparkan, berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, disebutkan, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau ia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Berarti, lanjut Asrul, unsurnya, pertama, badan usahanya merupakan BUMN atau BUMD.

Halaman
1234
Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved