Public Service

Sanksi bagi Perusahaan Bila Gaji Karyawan Dicicil

Saya pekerja salah satu perusahaan di Bandar Lampung. Saya dan mayoritas pekerja mengeluh karena gaji bulanan kami diangsur perusahaan.

Sanksi bagi Perusahaan Bila Gaji Karyawan Dicicil
ist
ilustrasi uang. 

Sanksi Bila Gaji Karyawan Dicicil 

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yth Pengamat hukum. Saya pekerja salah satu perusahaan di Bandar Lampung. Saya dan mayoritas pekerja mengeluh karena gaji bulanan kami diangsur perusahaan. Alasan manajemen kondisi perusahaan yang sedang kesulitan keuangan

Apa Beda Penipuan dan Penggelapan?

Yang ingin saya tanyakan, apakah dari sudut pandang hukum perusahaan tersebut melanggar aturan yang ada?. Bila ada apa sanksinya? Terima kasih

Pengirim +62852 69796xxx

Dianggap Wanprestasi

Pada prinsipnya upah atau gaji karyawan sebuah perusahaan itu tidak dapat dibayar dengan cara mencicil. Hal ini harus sesuai dengan perjanjian kerja yang telah dibuat karena mengatur periodesasi (waktu) pembayaran gaji atau upah tiap bulannya.

Aturan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Iringan Klub Motor Halangi Laju Kendaraan Lain

Selain itu, Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga mengatur perjanjian kerja. Di antaranya memuat besarnya upah dan cara pembayarannya, sehingga apabila tidak ada perjanjian dan tidak berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. maka pengusaha telah melakukan wanprestasi dan harus dikenakan denda.

Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di mana pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Dalam hal, hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan atau hari istirahat mingguan, maka pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, diatur pula bahwa pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.

Sehingga apabila pembayaran gaji atau upah tidak sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan bersama dan peraturan perundangan, maka tidak diperkenankan secara hukum.

Gindha Ansori Wayka SH MH
Akademisi dan Praktisi Hukum di Bandar Lampung

Penulis: Bayu Saputra
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved