Akali PPDB Sistem Zonasi, 8 Siswa Pendaftar SMA Favorit Ketahuan Pakai Alamat Sama

Namun, menurut dia, kecurangan orangtua mengubah alamat domisi itu telah diketahui pihaknya sejak tahun lalu.

"Malah ada beberapa orang lainnya didapati (telah) memanipulasi surat keterangan domisili, karena secara keterangan minimal enam bulan hingga setahun. Ini biasanya yang sering dimanfaatkan calo perubah domisili," kata Dadang.

Ia mengatakan, potensi kecurangan itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB ke depan.

"Semua permasalahan yang ditemukan di PPDB kali ini akan jadi bahan evaluasi kami ke depan, mulai dari zonasi, lalu kemudian online murni hingga sistem mengalami down akan kami evaluasi ke depannya," kata Dadang. 

Kemendikbud Didesak Mundur

Aksi protes terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi muncul di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB.

Mereka juga mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.

Sementara itu, beberapa kepala SMPN di Kendal Jawa Tengah mengaku masih kekurangan murid setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan.

• Sistem Online PPDB Terkendala Jaringan, Orangtua Murid Padat Warnet di Kalianda

Berikut ini fakta lengkap terkait PPDB di sejumlah daerah:

1. Minta Jokowi Copot Mendikbud

Massa di depan Gedung Negara Grahadi menggelar poster yang menyatakan protes terkait sistem zonasi untuk PPDB.

Massa juga meminta Jokowi untuk segera mencopot Mendikbud Muhadjir Effendy karena telah dianggap gagal menyukseskan PPDB 2019.

"Bukan hanya di Surabaya, tapi PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia. Karena itu Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud," kata Sawitri Ilaswari, juru bicara KOMPAK.

Poster bertuliskan "Ganti Mendikbud Secepatnya" pun dipampangkan massa saat aksi berlangsung.