Gubernur Se-Sumatera Sepakat Dukung Lampung Jadi Ibu Kota Negara, Arinal Beber Kelebihan Lampung

“Pertama kita patut bersyukur dan memberikan penghargaan setingginya kepada Pak Gubernur Arinal, beliau bersungguh-sungguh memperjuangkan Lampung jadi ibukota. Ini dibuktikan dalam pernyataan beliau dalam rakor gubernur se-Sumatera 8-10 Juli di Bengkulu,” katanya.

Menurut Ketua Yayasan Alfian Husin ini, mereka juga mengapresiasi gubernur se-Sumatera.

Menurutnya, dukungan ini bukan sebagai bentuk dukungan kedaerahan, namun dukungan secara nasional.

“Jadi dukungan tersebut, bukan semata-mata melihat kepentingan daerah, tetapi para guebrnur tersebut menyatakan ini bukan bersaing dengan daerah lain, tapi memberikan alternatif, solusi bagi bangsa dan negera. Ini harus digaris bawahi menurut saya, jadi dukungan itu bukan dalam rangka bersaing dengan daerah lain, tetapi bentuk kepedulian masyarakat Sumatera untuk kemajuan bangsa dan negara,” paparnya.

Dukungan ini, kata Andi menjadikan motivasi baru bagi pegiat FGD DKI Lampung.

“Penambah motivasi terus berjuang, selain kita juga sebagai masyarakat Lampung mendukung kebijakan gubernur Arinal dalam memajukan Lampung,” kata dia.

Dukungan Luar Biasa

Maulana Mukhlis, Dosen Ilmu Pemerintahan Unila mengatakan, dukungan para gubernur se-Sumatera terhadap Lampung sebagai alternatif pilihan untuk dijadikan Ibukota Negara tentu jadi dukungan politik yang luar biasa bagi Lampung.

Hal ini tentu tidak dimiliki oleh provinsi pesaing, yakni Kalimantan.

Karena antar provinsi di Kalimantan saja mereka berebut, bahasa kasarnya seperti itu.

Jadi dalam perspektif politik dan kepercayaan pemerintah pusat untuk menghindari adanya konflik horizontal, Lampung menang.

Kemudian, berbagai studi, literatur, semua mengatakan, berbagai daerah itu punya potensi dan ancaman.

Tidak ada satupun daerah di Indonesia yang bebas dari ancaman. Baik itu (ancaman) yang sifatnya alam maupun sosial.

Beberapa pakar planologinya ITB mengemukakan, ada tiga konsep yang harus dipahami dalam hal ini.

Pertama adalah tahapan perpindahan kantor pemerintahan, kedua pusat pemerintahan, dan ketiga baru ibukota.

Malaysia misalnya, ibukota negaranya adalah Kuala Lumpur, tetapi pusat pemerintahannya tidak di Kuala Lumpur namun di Putrajaya.

Atau Korea Selatan, itu ibukota negaranya Seoul, tetapi pusat pemerintahannya itu di Yong Ji.

Jadi, harus bersepakat dulu di awal dari sisi konsep teori, yang mau dipindahkan ini sekaligus atau hanya sebagian saja, bertahap.

Artinya begini, pusat Ibukota Negara bisa tetap di Jakarta, aktivitas ekonomi ada di sana semua.

Tetapi pusat pemerintahannya dipindahkan, atau sekaligus.

Kalau ingat tahun 1964, Presiden Soekarno itu mengapa mewacanakan Palangkaraya, karena saat itu beliau melipat peta Indonesia menjadi empat bagian, sehingga ketemu Palangkaraya.

Akhirnya ketika kemudian keluar UU, beliau mengatakan tetap memilih Jakarta.

Jauh sebelum masuk Tahun 2010, atau sekitar 2007, teman-teman peneliti dari ITB mengatakan lokasi yang paling layak (sebagai IKN) adalah Sumatera bagian Timur.

Sehingga, dalam konteks itu (menjadi IKN) sebenarnya Lampung punya peluang.

Soliditas antara pemerintah, akademisi dan pengusaha di Lampung juga lebih menang. Dukungan para gubernur se-Sumatera juga menang.

Jadi pemerintah pusat harus banyak mempertimbangkan aspek-aspek itu. Orang Jakarta pun kalau diminta memilih, mending Kalimantan atau Lampung, ya pasti mereka akan memilih Lampung.

Namun, kajian teknis itu harus dilakukan secara komprehensif. Kalau perspektifnya instrumental seperti yang disampaikan di awal, Lampung sangat layak.

Tetapi, besar atau tidaknya peluang itu tergantung dilihat dari sudut mana.

Kalau dalam perspektif rasionalitas kebijakan, iya besar peluang Lampung. Tetapi kan ada penentunya. Untuk konteks ini, ada yang namanya perspektif empati.

• Pria Awalnya Tanya Ikan dan Suami, Ternyata Perampok Todong Pistol ke Ibu Bawa Balita 5 Tahun

• Ditanya Soal Ayu Ting Ting Menghilang, Ivan Gunawan Tarik Baju: Ayu Lelah Oma

• Pemuda Hidup Lagi Saat Akan Dikuburkan, RS Nyatakan Meninggal Ketika Keluarga Bilang Uang Habis

Yaitu, ide siapa yang paling didengar, individu siapa yang paling berpengaruh, kemudian interest atau kepentingan siapa yang paling diakomodir, dan institusi apa yang paling bisa memberikan dorongan kepada Bappenas maupun presiden sampai pada akhirnya mereka mengambil keputusan.

Perspektif empat i itu yang harus ditimbang dalam manajemen pemerintahan.

(tribunlampung.co.id/noval andriansyah/tribunnetwork)