Gubernur Se-Sumatera Sepakat Dukung Lampung Jadi Ibu Kota Negara, Arinal Beber Kelebihan Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Se-Sumatera memberikan dukungan kepada Provinsi Lampung menjadi Ibukota Negara (IKN).

Dukungan tersebut dituangkan dalam Piagam Memorandum of Rafflesia saat para gubernur se-Sumatera menggelar forum koordinasi di Provinsi Bengkulu, pada Selasa (9/7/2019).

Dalam piagam Memorandum of Rafflesia itu terdapat 10 poin yang menjadi komitmen para gubernur se-Sumatera.

Salah satu poinnya adalah para gubernur se-Sumatera mengusulkan Provinsi Lampung sebagai salah satu alternatif untuk dikaji menjadi ibukota negara RI dalam rangka mengakselerasi pembangunan Pulau Sumatera dan pembangunan nasional.

• Ingat Norman Kamaru yang Dipecat dari Kepolisian, Kini Buat Pengakuan Mengejutkan

Adapun para gubernur se-Sumatera yang memberikan dukungan ini yaitu Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

Kemudian, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Jambi Fachrori Umar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjelaskan sedikitnya enam poin kekuatan Lampung sebagai alternatif ibukota negara.

Enam poin tersebut mulai dari sisi geostrategis, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, pertahanan dan keamanan, serta pusat pendidikan.

• 6 Alasan Lampung Cocok Jadi Ibu Kota Negara, Gubernur Arinal Djunaidi Yakinkan Gubernur Se-Sumatera

• Ibu dan Balita Ditodong Pistol di Lampung, Perampok Tanya Suami dan Ikan Sebelum Bawa Kabur Motor

• Polwan Kompol Tuti Diduga Terima Suap dari Gembong Narkoba Kelas Kakap, Sediakan HP hingga TV Kabel

Dari sisi geostrategis, Arinal menjelaskan, wilayah Lampung berhadapan dengan Selat Karimata dan Samudera Hindia serta berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Posisi geografis tersebut sangat ideal bagi sebuah IKN, terlebih dengan dukungan pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda yang telah ditetapkan dalam RTRWN.

Potensi geografis yang dimiliki Lampung ini seiring dengan prioritas pembangunan nasional yang ingin menjadikan nusantara sebagai poros maritim sebab Indonesia adalah negara kepulauan.

Sehingga, diharapkan posisi ibukota berhadapan dengan laut.

Selain itu, Provinsi Lampung sangat dekat dengan Jakarta sebagai pusat bisnis nasional di wilayah Jabodetabek.

Lampung-Jakarta mudah ditempuh dengan berbagai alternatif transportasi baik darat ataupun penyeberangan (3 Jam) maupun udara (25 menit).

“Provinsi Lampung juga dekat dengan segitiga emas Malaysia-Thailand- Singapura. Lampung termasuk dalam skema-skema kerja sama ekonomi IMT-GT dan IMS-GT.

Sehingga Lampung sangat ideal sebagai IKN yang akan memiliki posisi startegis dalam hubungan dengan dunia Internasional,” jelas Arinal dalam pertemuan tersebut.

• Alasan Lampung Cocok sebagai Ibu Kota Negara Pengganti DKI Jakarta, 10 Lokasi Tersedia

Demografi

Dari sisi demografi, Gubernur Arinal memaparkan, penduduk Lampung saat ini sekitar 9,5 juta jiwa yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di luar Jawa.

“Penduduk yang cukup besar ini menjadi potensi tenaga kerja sebagai pendukung, baik pada masa pengembangan (konstruksi) maupun pada saat beroperasinya IKN. Dengan demikian maka pembangunan IKN di Lampung dapat lebih cepat akselerasinya,” tutur Arinal.

Untuk potensi sumber kekayaan alam, Lampung tersedia lahan yang cukup untuk lokasi kawasan IKN, yaitu di daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur.

Bahkan jika negara membutuhkan, maka sebagian Taman Nasional atau seluruhnya dapat diambil oleh pemerintah sebagai lokasi IKN.

“Lokasi ini sangat datar, tanahnya tidak bergambut, dan jauh dari potensi gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan dan tanah,” jelasnya.

“Sumber air didukung oleh Sekampung Sistem yang dibagian hulunya terdapat Waduk Batu Tegi,” tambah dia.

Kemudian, biaya konstruksi di Lampung pasti lebih murah. Karena Lampung kaya akan potensi galian C untuk konstruksi.

Lampung juga memiliki sumber energi minyak bumi, gas bumi, batubara, bioethanol, biomassa, mikro hidro, dsb.

Lampung juga memiliki potensi panas bumi di Sekincau, Suoh, Ulubelu, Rajabasa, dan lainnya, yang jika dikembangkan akan sangat mendukung kebutuhan energi untuk IKN.

“Lampung sebagai lumbung komoditas pangan dan ternak, siap menjamin ketersediaan logistik pangan untuk kebutuhan IKN dan provinsi-provinsi lainnya,” jelas Arinal.

Dari sisi ideologi, Gubernur Arinal menerangkan jika masyarakat Lampung secara sociocultural telah mewakili keragaman etnis se-Nusantara, dan masyarakat Lampung telah terbukti sangat terbuka dengan perubahan-perubahan dan pembaharuan.

• Ramai-ramai Tawarkan Lahan, 3 Kepala Daerah Dukung Lampung Jadi Ibu Kota Negara

Sejak tahun 1905, Lampung sudah menjadi tujuan transmigrasi penduduk terutama dari Jawa dan Bali.

Pertahanan Keamanan

Di sisi pertahanan dan keamanan, pusat-pusat pertahanan tidak terlampau jauh dari Lampung untuk mem-back upmanakala terjadi hal-hal yang diperlukan.

Seperti pusat pertahanan Armabar di Jakarta dapat direlokasi ke Lampung, Kopassus, Brimob, dan sebaran dari pasukan-pasukan yang ada di Jakarta, Banten, dan Bodetabek.

“Di Lampung ada Batalyon Infanteri 7/Marinir yang bermarkas di Piabung, Pesawaran. Bahkan Kementerian Pertahanan sedang menyusun perencanaan untuk pemindahan industri strategis pertahanan (PT. PINDAD, PT. PAL, PT Dirgantara Indonesia) ke Lampung,” terang Arinal melalui Fahrizal.

Terakhir, Lampung sebagai pusat pendidikan.

Saat ini Lampung sudah terdapat universitas besar yaitu Universitas Lampung, ITERA (Institut Teknologi Sumatera), UIN (Universitas Islam Negeri), dan beberapa universitas swasta lainnya.

Berdasarkan data, pada saat ini sekitar 35 persen mahasiswa PTN di Lampung berasal dari luar Lampung, antara lain Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan provinsi di Sumatera.

Hal tersebut menunjukkan Lampung sudah menjadi pusat pendidikan (center of excellence).

“Dengan Lampung sebagai IKN, tentunya akan menjadi kekuatan baru bagi Sumatera dan akan memberikanmultiplier effectbagi provinsi-provinsi lain di Sumatera,” tegas Arinal dihadapan para gubernur se-Sumatera.

Saat menghadiri rakor gubernur se-Sumatera di Bengkulu tersebut, Arinal didampingi Penjabat Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Herlina Warganegara dan Plt Kepala Balitbangda Lampung Mulyadi Irsan.

“Alhamdulillah, forum gubernur se-Sumatera mendukung Lampung untuk menjadi alternatif (IKN) dan (mendukung untuk) dilakukan pengkajian lebih mendalam,” kata Pj Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal, yang dihubungi Tribun via telepon, kemarin.

“Enam poin itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kekuatan (Lampung) ada di semua aspek itu, tidak bisa dipisah-pisahkan, dan itu (enam poin) yang akan terus kami dorong,” tegas Fahrizal.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah selaku Pimpinan Rakor menyatakan mendukung Lampung untuk dikaji sebagai alternatif ibukota negara.

"Jangan Kalimantan saja dikaji. Bukan untuk bersaing dengan daerah lain namun sebagai bentuk kesiapan Sumatera untuk menjadi Ibukota Negara dan juga kecintaan terhadap negeri ini," ujar Rohidin Mersyah.

Dalam acara ini hadir pula staf menteri PPN atau Bappenas bidang pemerataan dan kewilayahan Oktorialdi, Sekretaris Kementerian Perempuan dan Anak Pribudiarta Nur Sitepu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Sumatera, Ketua Bappeda se-Sumatera dan lainnya.

Inisiator Fokus Group Discussion DKI Lampung, Andi Desfiandi mengaku berterimakasih kepada gubernur Lampung dan gubernur se-Sumatera atas dukungan ini.

“Pertama kita patut bersyukur dan memberikan penghargaan setingginya kepada Pak Gubernur Arinal, beliau bersungguh-sungguh memperjuangkan Lampung jadi ibukota. Ini dibuktikan dalam pernyataan beliau dalam rakor gubernur se-Sumatera 8-10 Juli di Bengkulu,” katanya.

Menurut Ketua Yayasan Alfian Husin ini, mereka juga mengapresiasi gubernur se-Sumatera.

Menurutnya, dukungan ini bukan sebagai bentuk dukungan kedaerahan, namun dukungan secara nasional.

“Jadi dukungan tersebut, bukan semata-mata melihat kepentingan daerah, tetapi para guebrnur tersebut menyatakan ini bukan bersaing dengan daerah lain, tapi memberikan alternatif, solusi bagi bangsa dan negera. Ini harus digaris bawahi menurut saya, jadi dukungan itu bukan dalam rangka bersaing dengan daerah lain, tetapi bentuk kepedulian masyarakat Sumatera untuk kemajuan bangsa dan negara,” paparnya.

Dukungan ini, kata Andi menjadikan motivasi baru bagi pegiat FGD DKI Lampung.

“Penambah motivasi terus berjuang, selain kita juga sebagai masyarakat Lampung mendukung kebijakan gubernur Arinal dalam memajukan Lampung,” kata dia.

Dukungan Luar Biasa

Maulana Mukhlis, Dosen Ilmu Pemerintahan Unila mengatakan, dukungan para gubernur se-Sumatera terhadap Lampung sebagai alternatif pilihan untuk dijadikan Ibukota Negara tentu jadi dukungan politik yang luar biasa bagi Lampung.

Hal ini tentu tidak dimiliki oleh provinsi pesaing, yakni Kalimantan.

Karena antar provinsi di Kalimantan saja mereka berebut, bahasa kasarnya seperti itu.

Jadi dalam perspektif politik dan kepercayaan pemerintah pusat untuk menghindari adanya konflik horizontal, Lampung menang.

Kemudian, berbagai studi, literatur, semua mengatakan, berbagai daerah itu punya potensi dan ancaman.

Tidak ada satupun daerah di Indonesia yang bebas dari ancaman. Baik itu (ancaman) yang sifatnya alam maupun sosial.

Beberapa pakar planologinya ITB mengemukakan, ada tiga konsep yang harus dipahami dalam hal ini.

Pertama adalah tahapan perpindahan kantor pemerintahan, kedua pusat pemerintahan, dan ketiga baru ibukota.

Malaysia misalnya, ibukota negaranya adalah Kuala Lumpur, tetapi pusat pemerintahannya tidak di Kuala Lumpur namun di Putrajaya.

Atau Korea Selatan, itu ibukota negaranya Seoul, tetapi pusat pemerintahannya itu di Yong Ji.

Jadi, harus bersepakat dulu di awal dari sisi konsep teori, yang mau dipindahkan ini sekaligus atau hanya sebagian saja, bertahap.

Artinya begini, pusat Ibukota Negara bisa tetap di Jakarta, aktivitas ekonomi ada di sana semua.

Tetapi pusat pemerintahannya dipindahkan, atau sekaligus.

Kalau ingat tahun 1964, Presiden Soekarno itu mengapa mewacanakan Palangkaraya, karena saat itu beliau melipat peta Indonesia menjadi empat bagian, sehingga ketemu Palangkaraya.

Akhirnya ketika kemudian keluar UU, beliau mengatakan tetap memilih Jakarta.

Jauh sebelum masuk Tahun 2010, atau sekitar 2007, teman-teman peneliti dari ITB mengatakan lokasi yang paling layak (sebagai IKN) adalah Sumatera bagian Timur.

Sehingga, dalam konteks itu (menjadi IKN) sebenarnya Lampung punya peluang.

Soliditas antara pemerintah, akademisi dan pengusaha di Lampung juga lebih menang. Dukungan para gubernur se-Sumatera juga menang.

Jadi pemerintah pusat harus banyak mempertimbangkan aspek-aspek itu. Orang Jakarta pun kalau diminta memilih, mending Kalimantan atau Lampung, ya pasti mereka akan memilih Lampung.

Namun, kajian teknis itu harus dilakukan secara komprehensif. Kalau perspektifnya instrumental seperti yang disampaikan di awal, Lampung sangat layak.

Tetapi, besar atau tidaknya peluang itu tergantung dilihat dari sudut mana.

Kalau dalam perspektif rasionalitas kebijakan, iya besar peluang Lampung. Tetapi kan ada penentunya. Untuk konteks ini, ada yang namanya perspektif empati.

• Pria Awalnya Tanya Ikan dan Suami, Ternyata Perampok Todong Pistol ke Ibu Bawa Balita 5 Tahun

• Ditanya Soal Ayu Ting Ting Menghilang, Ivan Gunawan Tarik Baju: Ayu Lelah Oma

• Pemuda Hidup Lagi Saat Akan Dikuburkan, RS Nyatakan Meninggal Ketika Keluarga Bilang Uang Habis

Yaitu, ide siapa yang paling didengar, individu siapa yang paling berpengaruh, kemudian interest atau kepentingan siapa yang paling diakomodir, dan institusi apa yang paling bisa memberikan dorongan kepada Bappenas maupun presiden sampai pada akhirnya mereka mengambil keputusan.

Perspektif empat i itu yang harus ditimbang dalam manajemen pemerintahan.

(tribunlampung.co.id/noval andriansyah/tribunnetwork)