Dirjen Gakkum KLHK: Kami Tidak Menutup Tegal Mas, Hanya Penghentian Reklamasi di Dua Titik

Dirjen Gakkum KLHK: Kami Tidak Menutup Tegal Mas, Hanya Penghentian Reklamasi di Dua Titik

Dirjen Gakkum KLHK: Kami Tidak Menutup Tegal Mas, Hanya Penghentian Reklamasi di Dua Titik
TRIBUN LAMPUNG/HANIF MUSTAFA
Papan plang berisi penghentian kegiatan reklamasi pada areal 0,5 hektare di sisi selatan Pulau Tegal Mas, Selasa (6/8/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Pemasangan plang yang dilakukan tim gabungan, di antaranya dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditgakkum) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di dua tempat yakni di Pantai Marita dan sisi selatan Pulau Tegal Mas, terkait dengan larangan kegiatan reklamasi.

Dirjen Gakkum pada KLHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan, pemasangan plang di dua lokasi tersebut karena kegiatan reklamasi tidak memiliki izin.

"Ini bukan tindakan penyegelan atau penutupan terhadap kawasan wisata Tegal Mas," kata Ridho kepada wartawan saat ditemui di lokasi sisi selatan Pulau Tegal Mas.

Bareskrim Polri: Kegiatan Wisata di Pulau Tegal Mas Tidak Ditutup

Dinas LH Lampung: Penghentian Reklamasi Tidak Hentikan Kegiatan Wisata Tegal Mas

Ridho menyatakan tidak setuju jika tindakan mereka disebut sebagai penyegelan yang menyangkut semua kegiatan di Pulau Tegal Mas secara menyeluruh.

“Yang kami sedang lakukan adalah menghentikan kegiatan reklamasi. Jika bicara pariwisata, kita nggak tutup. Tegal Mas tidak ditutup. Kalau pariwisatanya silakan saja,” ujarnya.

Terkait penghentian kegiatan reklamasi di Pantai Marita dan sisi selatan Pulau Tegal Mas, Ridho menjelaskan, itu dilakukan karena sejauh ini kegiatan tersebut belum memiliki izin.

Reklamasi diduga dilakukan di Pantai Marita untuk menjadi dermaga penyeberangan perahu. Sedangkan reklamasi di sisi selatan Pulau Tegal Mas diduga dilakukan pada areal 0,5 hektare.

Pantauan Tribun, titik reklamasi yang dimaksud berada jauh dari lokasi wisata Pulau Tegal Mas yang berisi cottage dan villa di atas laut. Lokasi reklamasi itu juga sudah tidak ada kegiatan sejak beberapa bulan lalu.

Ridho mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung kegiatan pariwisata berkelanjutan. Maksudnya, pariwisata yang sesuai aturan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang ikut hadir dalam pemasangan plang di dua titik tersebut mengatakan, kepentingan KPK dalam hal ini adalah mencegah jangan sampai terjadi kerugian negara.(*)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Andi Asmadi
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved