Megawati Sudah Kantongi 10 Nama Calon Menteri, PDIP Minta Jatah Menteri Pertanian dan Desa
PDIP berharap mendapatkan jatah menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Menteri Pertanian di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang
lihat foto
Apalagi menurut Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf itu, PDIP selama Pemilu Presiden 2019 sangat bekerja keras memenangkan Jokowi-Ma'ruf.
• Setelah Emoh 4 Kursi Menteri, Megawati Komentari Posisi Waketum dan Ketua Harian yang Diributkan
Jatah
Sejumlah partai pendukung Jokowi dalam pilpres juga sebelumnya telah menyatakan meminta jatah menteri. Permintaan paling blak-blakan diungkapkan PKB.
Permintaan itu diungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Ia meminta jatah menteri untuk PKB sebanyak 10 menteri.
Tidak hanya itu, ia punmeminta jatah menteri untuk Nahdlatul Ulama (NU) dengan partainya tak disamakan.
"Kami usahakan," ujar Cak Imin, beberapa waktu lalu.
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, NU bekerja, PKB bekerja.
Jadi jatah menteri antara PKB dengan NU harus dibedakan.
Otoritas Penuh
Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menekankan pentingnya Joko Widodo sebagai presiden terpilih menunjukkan kepada publik bahwa dirinya punya otoritas penuh dalam pembentukan kabinet di periode keduanya.
Hal itu menanggapi sejumlah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin yang terang-terangan meminta jatah menteri.
"Presiden harus menunjukkan kepada publik punya otoritas dan memegang kendali penuh dalam pembentukan kabinet," kata Arya, Jumat (9/8/2019).
• Tak Mau Panggil BTP atau Purnama, Megawati Pilih Tetap Panggil Ahok karena Alasan Ini
Ia menjelaskan, manuver-manuver politik dari pimpinan partai koalisi Jokowi belakangan ini merupakan bukti Jokowi belum sepenuhnya memegang kendali dalam pembentukan kabinet.
Arya mencontohkan pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang secara terang-terangan tak ingin partainya hanya dapat empat kursi menteri di kabinet jilid II Jokowi.
