Megawati Sudah Kantongi 10 Nama Calon Menteri, PDIP Minta Jatah Menteri Pertanian dan Desa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut partainya berharap mendapatkan jatah menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Menteri Pertanian di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.

"Kalau kami sih berharap portofolio pertanian dan pedesaan, karena di situ banyak konstituennya," ujar Masinton di Hotel Prime Plaza, Sanur, Bali, Jumat, (9/8/2019).

Selain dua portofolio itu, Masinton juga menilai, kader PDIP layak kembali mendapat kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Masinton, Yasonna Laoly memiliki kinerja yang baik selama menjabat sebagai Menkumham.

"Tapi kan semua tergantung presiden," ujarnya.

Politisi PDIP Puan Maharani menyebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mengantongi nama-nama kandidat menteri itu.

"Ya nama-nama sudah ada dong, partai sebesar ini masa nggak punya nama," kata Puan Maharani.

Akan tetapi Puan tidak menyebut secara spesifik nama-nama kandidat yang sudah dikantongi oleh Megawati Soekarnoputri.

• Megawati, Kembali Komandoi PDIP dan Jadi Ketum Terlama di Indonesia. Sebut Prabowo Hangatkan Kongres

Namun, ia pastikan PDIP telah menyiapkan 10 nama kandidat.

"Nama sudah ada di kantong ketua umum kita juga sudah membahas terbatas tertutup ya tapi ya nantilah masih Oktober kok masih lama," ucap Puan.

"Ya lebih dari 10 lah. Kan kemarin presiden bilang bahwa Insyallah PDIP akan mendapatkan posisi lebih banyak karena memang suaranya lebih banyak dan merupakan partai pemenang pemilu," tambahnya.

Sementara itu, Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan, Megawati akan menyebutkan nama-nama calon menteri secara langsung dalam forum.

"Nggak tahu. Ibu ketua umum kita, Bu Mega, kalau menyampaikan sesuatu tidak pernah slintutan, slintutan itu jalan belakang. Langsung di-declare, yang declare depan umum di sidang kongres lagi, dideclare langsung," kata Djarot.

Djarot pun menyebut wajar jika PDIP meminta jatah kursi terbanyak di kabinet.

Terlebih, kata Djarot, PDIP sebagai parpol pemenang Pemilu 2019.

"Ya, karena dia menang. Menang toh, sudah selayaknya toh. Bukan untuk kepentingan partai, bukan, untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena kekuasaan itu harus didarmabaktikan, harus dikerjakan untuk mewujudkan keadilan sosial," ujar Djarot.

"Harus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Harus membangkitkan kemandirian," tambahnya.

Terkait kriteria calon menteri, ia meyakini Megawati maupun Jokowi punya kriteria khusua tersendiri. "Sebaiknya tanya ke Ibu, Pak Jokowi juga punya kriteria toh? Tapi yang jelas kriteria ideologis itu yang jadi penting," ujar Djarot.

• Setelah Resmi Kembali Jabat Ketum PDI-P, Megawati Umumkan Posisi Sekjen Partai

Wajar

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniagomenilai wajar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta jatah kursi menteri paling banyak di kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Menurutnya, PDIP merupakan pemenang Pemilu Legilatif 2019 dan mendapatkan kursi paling banyak di parlemen.

"Sesuai dengan jumlah kursi PDIP di parlemen dan PDIP adalah pemenang pileg. Saya kira permintaan kursi paling banyak adalah hal yang wajar," katanya di Kompleks Parlemen, Jumat (9/8/2019).

Namun, menurutnya, meski PDIP paling banyak, komposisi menteri tetap harus proporsional. 

Karena, kata Irma, partai pengusung Jokowi-Maruf Amin bukan hanya PDIP, tapi juga partai lainnya, termasuk NasDem.

"Ada banyak partai (pengusung), baik yang punya kursi di parlemen maupun yang tidak punya kursi," ujarnya.

Dalam menyusun kabinet, Jokowi, menurut Irma, juga harus memperhatikan keinginan partai pengusung yang tidak memiliki kursi di parlemen, mulai dari Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.

"Karena pada dasarnya semua (partai) bergerak masif dengan keringat untuk memenangkan Pak Jokowi dan Kiai Maruf," kata dia.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding. Ia pun menilai wajar bila PDIP meminta jatah kursi menteri lebih banyak dari yang lainnya.

Karena menurutnya,PDIP merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif 2019.

"Ya saya kira wajar Jokowi menjanjikan kursi kepada pada PDIP lebih banyak dibanding partai-partai lain. itu karena memang PDP ini partai pemenang nomor 1 daripada kontestan pemilu lainnya," kata dia.

Apalagi menurut Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf itu, PDIP selama Pemilu Presiden 2019 sangat bekerja keras memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

• Setelah Emoh 4 Kursi Menteri, Megawati Komentari Posisi Waketum dan Ketua Harian yang Diributkan

Jatah

Sejumlah partai pendukung Jokowi dalam pilpres juga sebelumnya telah menyatakan meminta jatah menteri. Permintaan paling blak-blakan diungkapkan PKB.

Permintaan itu diungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. 

Ia meminta jatah menteri untuk PKB sebanyak 10 menteri.

Tidak hanya itu, ia punmeminta jatah menteri untuk Nahdlatul Ulama (NU) dengan partainya tak disamakan. 

"Kami usahakan," ujar Cak Imin, beberapa waktu lalu.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, NU bekerja, PKB bekerja.

Jadi jatah menteri antara PKB dengan NU harus dibedakan.

Otoritas Penuh

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menekankan pentingnya Joko Widodo sebagai presiden terpilih menunjukkan kepada publik bahwa dirinya punya otoritas penuh dalam pembentukan kabinet di periode keduanya.

Hal itu menanggapi sejumlah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin yang terang-terangan meminta jatah menteri.

"Presiden harus menunjukkan kepada publik punya otoritas dan memegang kendali penuh dalam pembentukan kabinet," kata Arya, Jumat (9/8/2019).

• Tak Mau Panggil BTP atau Purnama, Megawati Pilih Tetap Panggil Ahok karena Alasan Ini

Ia menjelaskan, manuver-manuver politik dari pimpinan partai koalisi Jokowi belakangan ini merupakan bukti Jokowi belum sepenuhnya memegang kendali dalam pembentukan kabinet.

Arya mencontohkan pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang secara terang-terangan tak ingin partainya hanya dapat empat kursi menteri di kabinet jilid II Jokowi.

Megawati ingin partainya mendapat lebih banyak kursi menteri. Hal itu diutarakan Megawati dalam kongres PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2019).

"Itu saja cukup besar sehingga kalau lebih dipenuhi oleh Presiden, maka akan mengorbankan janjinya soal membentuk kabinet dari kelompok profesional," kata dia.

Selain itu, apabila partai ada yang meminta jatah menteri terlalu banyak, hal itu berisiko terhadap keseimbangan internal koalisi pendukung Jokowi. Jokowi juga akan direpotkan dengan urusan negosiasi jatah menteri ke partai-partai pendukungnya.

"Kalau terlalu besar itu akan merepotkan Presiden karena Presiden harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain. Kalau tidak cukup dikendalikan, saya kira akan ganggu kinerja pemerintah," ungkap dia.

Arya berharap Presiden bisa memberikan sinyal yang tegas ke partai koalisi soal bagaimana rancangan kabinet yang sebenarnya ia inginkan.

"Entah dia akan membentuk kabinet profesional atau kabinet yang memberikan akomodasi kepada partai, tapi intinya menurut saya adalah Presiden harus memberikan sinyal bahwa kendali soal pembentukan kabinet ada di tangan Presiden," katanya.

(tribun network/yud/wly/kompas.com)