Tepis Kabar Miring, Mahfud MD: Seakan-akan Saya Makan Uang Negara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gusar dengan isu mendapat gaji ratusan juta sebagai Badan Ideologi Pembinaan Pancasila ( BPIP), Mahfud MD pun baru-baru ini memberikan penjelasan.

Tak hanya penjelasan, Mahfud MD bahkan mengungkap sumber uang terbesarnya selama ini yang bukan dari kerja sebagai BPIP.

Ya, Mahfud MD mengaku bahwa gaji di BPIP tidak ada apa-apanya dengan pendapatannya dari pekerjaan lain yang ia terima.

Namun bukan Rp 120 juta, saat itu Megawati disebut mendapat gaji Rp 112 juta per bulan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila ( BPIP).

Sementara itu, delapan anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp 100 juta per bulan.

Dilansir dari Kompas.com, gaji untuk dewan pengarah BPIP telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.

Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000.

Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000, dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.

Menanggapi isu tersebut, Mahfud MD pun tampak bersemangat untuk menjelaskannya.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan E Talkshow TV One Jumat (23/8/2019), Mahfud MD memaparkan bahwa awalnya saat bekerja di BPIP, dirinya tidak mendapat gaji.

Namun beberapa saat kemudian, isu soal gaji di BPIP pun mulai berhembus yakni sebesar Rp 100 juta.

"Ketika diangkat pertama kali di Juni 2017, di SK nya itu enggak ada gaji, kita jalan sendiri, bayar sendiri. Sampai setahun ribut, ini enggak ada gajinya. Sampai keluar Kepres tentang UKP diubah jadi BPIP dan di sana ada gajinya. Tersebarlah di koran gaji Rp 100 juta untuk saya dan yang lain," ungkap Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD pun mengungkap perihal besaran gaji yang sebenarnya ia terima dari BPIP.

Tak sampai ratusan juta, Mahfud MD mengaku bahwa dirinya hanya digaji sebesar Rp 68 juta.

Hal itu adalah hasil akhir dari potongan pajak serta asuransi.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga memaparkan bahwa dirinya belum pernah mengambil gaji tersebut.

"Kita kan enggak pernah minta gaji, lalu diuraikan 15% pajak, ini asuransi, saya, tiap bulan dari BPIP menerima Rp 68 juta, belum pernah saya ambil, itu lewat notifikasi aja," imbuh Mahfud MD.

Namun, uang Rp 68 juta itu sebenarnya memiliki beberapa rincian lagi.

Saat diangkat menjadi BPIP, Mahfud MD mengaku sudah mendapat gaji tetap perbulan sebagai guru besar yakni sebesar Rp 29 juta.

Karenanya, Mahfud MD pun meminta kepada kementerian untuk memotong lagi gaji Rp 68 jutanya dari BPIP sebanyak gajinya sebesar Rp 29 juta.

"Rp 68 juta, tapi karena saya duduk di situ, saya lapor ke negara 'ini saya sudah dapat gaji sebagai guru besar, tolong ini potong'. Nah Rp 29 juta gaji saya di guru besar dan tunjangan kehormatan tiap bulan itu dikembalikan,"

"Orang ribut Rp 100 juta. Saya kembalikan sendiri uang ke kementerian keuangan 'nih saya dapat gaji setiap bulan dari guru besar, tolong dihentikan," pungkas Mahfud MD.

Berdasar pengakuan tersebut, alhasil Mahfud MD pun hanya mendapat gaji sebesar Rp 39 juta perbulan dari BPIP.

"Rp 68 juta kurangin Rp 29 juga itu Rp 39 ya kira-kira," akui Mahfud MD.

Usai mengungkap besaran gajinya, Mahfud MD pun mengungkap fakta lain yakni soal sumber uangnya selama ini.

Diakui Mahfud MD, dirinya punya sebuah pekerjaan yang memiliki gaji jauh lebih tinggi dari BPIP.

Pekerjaan itu pun telah lama digeluti Mahfud MD.

"Tapi gini, apakah Pak Mahfud punya uang ? punya lah cukup. Saya ini mempunyai penghasilan lebih besar daripada itu (BPIP) sebagai legal consultant," kata Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD pun menjelaskan tentang pekerjaannya yang memiliki gaji lebih dari BPIP.

Sebagai seorang legal konsultan, nama Mahfud MD rupanya menjadi brand dari sebuah perusahaan.

"Dari perusahaan, saya diminta menjadi lawyer-nya. Saya enggak bisa saya bilang, (lalu di jawab oleh perusahaan tersebut) 'bapak jadi penasehat kami saja'. Tapi saya enggak bisa ngantor. (lalu di jawab lagi oleh perusahaan tersebut) 'bapak enggak usah ngantor, pokoknya kami cantumkan di brosur bahwa bapak adalah legal consultant kami. Gajinya lebih besar dari itu (BPIP) sampai sekarang," ungkap Mahfud MD.

Karenanya, Mahfud MD pun menyayangkan jika publik mencibirnya terkait isu gaji ratusan juta dari BPIP.

Bagi Mahfud MD, dirinya tidak mau masuk ke dalam pekerjaan yang menyangkut APBN negara.

"Seakan-akan saya makan gaji uang negara, enggak. Saya makan dari situ (perusahaan) dan itu lebih dari satu perusahaan. Saya enggak mau ikut-ikut usaha yang main di APBN. Saya (bekerja di) perusahaan yang di luar negeri tapi ada di sini dan tidak menyangkut APBN, saya mau," ulas Mahfud MD.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengungkap apa pekerjaannya sebagai anggota BPIP.

Melalui penjelasannya itu, Mahfud MD seolah ingin meluruskan isu miring terkait BPIP.

"Orang banyak bertanya ini ada kerusuhan di Papua, BPIP kok tidak turun ? BPIP itu kan bukan aparat penegak hukum. BPIP itu menurut perpres adalah badan yang merumuskan kebijakan pemerintah untuk sosialisasi ideologi pancasila," ungkap Mahfud MD.

Diakui Mahfud MD, BPIP selama ini bekerja di belakang presiden sebagai badan yang menyarankan banyak kebijakan untuk pemerintahan.

"Saya sering keluar negeri enggak pernah dibayari BPIP. Masa BPIP disuruh nangani kasus ? BPIP itu merumuskan kebijakan. Nih presiden, pendidikan harus dibeginikan, perdagangan harus dibeginikan, itu kerjaan kami. Merumuskan kebijakan," jelas Mahfud MD.

Mahfud MD pun memberikan analogi terkait dengan pernyataan nyinyir dari publik terkait dengan kinerja BPIP yang mereka anggap tidak terlihat.

"(Kata orang) apa tuh gunanya BPIP, kok masih banyak orang korupsi ? Nah itu lah tugas BPIP untuk memperbaiki pemerintahan. Karena kalau pertanyaannya begitu, sama dengan pertanyaan apa gunanya kiai ? kok masih ada maling ? kan sama aja," tandasnya.

Megawati Kaget Dituding Gajinya Sebagai Ketua BPIP Sebesar Rp 120 Juta

Dalam pidatonya di Kongres PDIP Kamis (8/8/2019), Megawati Soekarnoputri mengaku kaget saat dituding gaji pokoknya di BPIP mencapai Rp 120 juta.

Sambil berseloroh, Megawati pun mengungkap cerita soal momen kala dirinya dipinang tim Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila ( BPIP).

Diwartakan sebelumnya, kabar soal besaran gaji Megawati Soekarnoputri di BPIP sempat menghebohkan publik.

Namun bukan Rp 120 juta, saat itu Megawati disebut mendapat gaji Rp 112 juta per bulan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila ( BPIP).

Sementara itu, delapan anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp 100 juta per bulan.

Kabar yang sempat berhembus itu pun lantas kembali diingatkan oleh Megawati.

Megawati tampak tersenyum kala mengingat tudingan soal gaji yang pernah dialamatkan padanya.

Kala itu, Megawati mengaku tak habis pikir mengapa hanya dirinya yang ditembak isu soal gaji ratusan juta di BPIP.

"Belum apa-apa, enggak ada hujan enggak ada angin, kan sekarang kerennya viral, masa langsung, gaji ibu Megawati di BPIP Rp 120 juta,"

"Bayangin, ada Pak Mahfud, ada Pak Tri, ada Pak Syafii Maarif, kok yang ditembak urusan gaji cuma Ibu Megawati Soekarnoputri," kata MegawatiSoekarnoputri dilansir TribunnewsBogor.com.

Lebih lanjut, saat mendengar kabar tersebut, Megawati pun mengaku kaget.

Ia lantas bertanya pada bagian keuangan soal kebenaran kabar bahwa gajinya mencapai Rp 120 juta.

Sebab diakui Megawati, dirinya sebagai mantan presiden tentu tahu besaran gaji unit kerja yang ada di bawah kepemimpinan pemimpin bangsa.

"Saya kan tanya ya sama bagian keuangan 'apa benar sih gaji BPIP ?'. Padahal ya kita 1 tahun lebih domplaing sama seskab itu keuangannya. Saya sendiri kaget 'hah gede banget ? Rp 120 juta ? benar itu ? Kan saya pernah presiden, ngerti gaji pokok berapa," pungkas Megawati.