Teken MoU dengan Kejaksaan Se-Lampung, PLN Berharap Terus Beri Pemahaman soal Tunggakan Listrik

PT PLN UID Lampung berharap bisa terus menyampaikan pemahaman peraturan kepada masyarakat mengenai tunggakan pembayaran listrik.

Teken MoU dengan Kejaksaan Se-Lampung, PLN Berharap Terus Beri Pemahaman soal Tunggakan Listrik
Tribun Lampung/Eka Ahmad Sholichin
PENYERAHAN CENDERAMATA - General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung Pandapotan Manurung menyerahkan cenderamata kepada Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung Andi Suharli dalam acara Vendor Gathering di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (27/8/2019) sore. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi Lampung berharap bisa terus menyampaikan pemahaman peraturan kepada masyarakat mengenai tunggakan pembayaran listrik.

Harapan ini terungkap saat acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara PT PLN dan Kejaksaan se-Lampung di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (27/8/2019).

"Dalam MoU ini, ada banyak ruang lingkup pekerjaan yang kami tawarkan. Di antaranya penagihan piutang," ucap General Manager PT PLN UID Lampung Pandapotan Manurung dalam sambutannya acara MoU bertema Komitmen Intergritas dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.

Tagihan rekening listrik PT PLN UID Lampung, ungkap Pandapotan, cukup besar. Jumlahnya sekarang sekitar Rp 50 miliar. Bahkan ada pelanggan yang sudah lebih dari tiga tahun menunggak pembayaran tagihan.

"Dengan adanya pendampingan kejaksaan, kami berharap ada pemahaman peraturan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang menunggak pembayaran tagihan rekening listrik," katanya.

Hal lain, jelas Pandapotan, pihaknya sering menerima aset dari pemerintah daerah yang belum jelas statusnya. Ada yang statusnya pinjam pakai, ada pula yang hibah, tetapi data pendukungnya belum lengkap.

"Kami berharap ke depan itu tidak menjadi persoalan hukum. Sehingga kami mohon bantuan kepada pihak kejaksaan, bagaimana seharusnya aset yang sudah digunakan, bagaimana statusnya, dan akan diapakan," ujarnya.

Adapun daerah di Lampung yang saat ini belum teraliri listrik berdasarkan catatan PT PLN UID Lampung adalah daerah-daerah yang terdapat hutan lindung dan taman nasional.

Pandapotan menyatakan ada aturan-aturan khusus untuk mengalirkan listrik ke daerah-daerah tersebut.

Ia pun memohon kepada para Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan agar berkoordinasi dengan para kepala kejaksaan negeri. Koordinasi itu kemudian tertuang dalam bentuk kerja sama lebih detail.

(Tribunlampung.co.id/Eka Ahmad Sholichin)

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved