Gubernur Maluku Ajak Menteri Susi Pudjiastuti Perang, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Nelayan Maluku tidak diizinkan untuk menangkap ikan di zona tersebut padahal di sana juga tidak ada kantor perwakilan dari pemerintah pusat.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai," kata Murad Ismail.

"Ini daratan punya saya,” tegasnya.

Tak hanya eksploitasi di bidang kelautan, dalam pidatonya Murad Ismail juga menyinggung soal eksploitasi hutan di Maluku.

Sama seperti ikan yang diekspor, ada pihak yang mengambil kayu dari hutan Maluku lalu diekspor dan tidak memberikan keuntungan apa pun bagi wilayah itu.

Disebutkan ada perusahaan yang beroperasi dan bisa mengekspor hasil hutan Maluku karena izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

"Contohnya HPH tidak memberikan dampak bagi Maluku adalah beroperasinya PT Jayanti di Maluku. Semua kayu diekspor ke luar daerah dan kita tidak dapat apa-apa,” terangnya.

Untuk membatasi eksploitasi hutan Maluku, kini Murad Ismail memberlakukan aturan monotarium.

Setelah kebijakan itu diberlakukan, Murad Ismail menyebut ada pihak yang menghubunginya agar kebijakan itu dicabut.

Murad Ismail pun langsung menolak mentah-mentah permintaan tersebut lantaran ia ingin warganya juga sejahtera dari sumber daya alamnya sendiri.

Siapa kah sosok Murod Ismail yang berani menentang kebijakan menteri Susi Pudjiastuti

Dilansir dari Wikipedai  Murad Ismail merupakan  mantan Jenderal  Bintang Dua. 

Dan kariernya banyak dihabiskan di korps elite Polri. Terakhir ia bertugas  dengan menjabat Kepala Korps (Kakor) Brimob Polri, pasukan elit Polri.

Murad  terlahir dari keluarga sederhana di Waihaong Kota Ambon pada 11 September 1961.

Pendidikan Murad diawali dari SD hingga tamat  SMA di kota kelahirannya Ambon. Ia lulus SD tahun 1974, SMP 1977 dan tamat  SMA tahun 1981.