Tribun Bandar Lampung

Soal Penambangan Pasir Warga Pulau Sebesi Nilai Pemprov Lampung Tidak Tegas

Warga Pulau Sebesi menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tidak tegas dalam menanggapi permasalahan izin PT Lautan Indonesi Perada (LIP).

Soal Penambangan Pasir Warga Pulau Sebesi Nilai Pemprov Lampung Tidak Tegas
Tribunlampung.co.id/Kiki
Taufik juru bicara warga Pulau Sebesi 

Laporan Reporter Tribunlampung Kiki Adipratama

TRIBUBLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Warga Pulau Sebesi menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tidak tegas dalam menanggapi permasalahan izin PT Lautan Indonesi Perada (LIP) di Pulau Sebesi, Sebuku, dan Gunung Anak Krakatau.

Mereka menganggap Pemprov Lampung tidak memberikan keputusan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya warga Pulau Sebesi.

Sebab, saat audiensi dengan Pemprov Lampung hanya memberikan tanggapan akan memproses dan mengkaji terlebih dahulu.

Taufik juru bicara warga Pulau Sebesi mengatakan belum ada langkah ketegasan yang diambil Pemprov Lampung untuk menyelesaikan peramasalahan tersebut.

Menurutnya, bentuk penjaminan Pemprov untuk memastikan tidak adanya kegiatan penambangan di area tersebut belum ada.

"Iya terkait untuk mencabut izin mereka (Pihak Pemprov) masih memproses, tapi bentuk jaminannya sendiri belum ada," ungkapnya seusai audiensi denga Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat, Senin (16/9/2019).

Maka dari itu, terus dia, jika pihak Pemprov sendiri tidak bisa menjamin untuk menghentikan kegiatan penambangan ini, maka kami akan mengambil sikap.

Tindaklanjuti Masalah Penambangan Pasir, Perwakilan Warga Pulau Sebesi Sambangi Kantor Gubernur

Pihaknya mengaku akan mengambil sikap apapun, saat melihat masih ada nya kegiatan-kegiatan penambangan tersebut.

"Iya nanti kita lihat saja, apapun itu ketika masih ada lagi kegiatan penambangan," tandasnya.

Dalam pertemuan ini, ia merasakan tidak ketidakpuasan atasa tanggapan yang diberikan oleh Pemprov Lampung.

"terus terang saja kami dalam pertemuan ini masih kurang puas, karena mereka (Pemprov) belum berani mengambil keputusan sikap. Meskipun mekanisme atau apapun itu, tapi tolong kepentingan masyarakat yang di dahulukan," jelas dia.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved