Dapat Gaji sampai Ratusan Juta, Anggota DPRD Ramai-ramai Gadaikan SK untuk Utang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-  Praktik mengadaikan SK  penetapan anggota DPRD ke Bank nyaris terjadi di seluruh Indonesia.

Bahkan, anggota DPRD DKI Jakarta yang memiliki gaji cukup besar, sekitar Rp 111 Juta per bulan, tak mau ketinggalan ikut meminjam uang di Bank. 

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta meminjam uang ke Bank DKI.

Mereka menjadikan surat keputusan (SK) penetapan anggota DPRD DKI periode 2019-2024 sebagai jaminan kredit multiguna.

"Sudah ada beberapa anggota Dewan mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit multiguna di Bank DKI," ujar Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini saat dihubungi, Rabu (18/9/2019).

• Anggota DPRD Lamsel Mengaku Gajinya Masih Kecil, Ternyata Terima Segini Tiap Bulannya

• Nenek Gendong Jenazah Cucu Jalan Kaki, Ditolong Polisi hingga Terungkap Penyebab sampai Jalan Kaki

Herry menjelaskan, kredit multiguna merupakan program kredit untuk nasabah yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI.

Anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengajukan kredit karena gaji mereka dibayarkan melalui Bank DKI.

"Fasilitas tersebut diberikan terkait dengan program kredit multiguna karena gaji atau payroll-nya dibayarkan melalui Bank DKI. Pemberian kredit multiguna juga di-cover oleh asuransi," kata dia.

Herry menjelaskan, kredit multiguna sama seperti kredit umum.

Nasabah harus mengajukan kredit ke Bank DKI.

Besaran kredit yang diajukan anggota DPRD DKI, kata Herry, berbeda-beda.

Namun, dia tidak mau menjelaskan besaran kredit yang diajukan anggota DPRD DKI dengan alasan melindungi privasi nasabah.

"Proses fasilitas kredit ini sebagaimana pangajuan kredit umum, artinya ada pengajuan permohonan dari calon debitur. Untuk jumlah fasilitas yang diterima tentu berbeda-beda," ucap Herry.

Praktik menggadaikan SK anggota Dewan juga terjadi di banyak daerah.

Mereka menggadaikan SK tak lama setelah dilantik.

Beragam alasan para wakil rakyat tersebut meminjam uang dengan menggadaikan SK.

Salah satunya untuk menutupi utang yang dipinjam ketika masa kampanye.

Gaji Bersih Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta Per Bulan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 mendapatkan gaji dan tunjangan yang relatif fantastis hingga mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi mengatakan, gaji dan tunjangan mereka masih sama dengan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

"Masih sama dengan periode sebelumnya, belum ada perubahan," kata Yuliadi saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/9/2019). 

Gaji dan tunjangan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh Kompas.com, gaji dan tunjangan ini dibagi tiga, yakni ketua mendapat Rp 59 juta, empat wakil mendapat Rp 110 juta, dan 101 anggota mendapat Rp 111 juta.

Ketua DPRD DKI Ketua DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 68 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 8 juta sehingga gaji bersih Rp 59 juta.

Rinciannya:

1. Tunjangan keluarga Rp 420.000

2. Uang representasi Rp 3 juta

3. Uang paket Rp 300.000

4. Tunjangan jabatan Rp 4,3 juta

5. Tunjangan beras Rp 153.920

6. Tunjangan komunikasi intensif Rp 21 juta

7. Biaya operasional Rp 18 juta

8. Tunjangan badan anggaran Rp 326.500

9. Tunjangan badan musyawarah Rp 326.500

10. Tunjangan bapemperda Rp 326.500

11. Tunjangan reses Rp 21 juta Ketua DPRD DKI tidak mendapatkan tunjangan perumahan karena diberi satu rumah dinas. Ia juga tidak mendapatkan tunjangan transportasi karena diberi satu mobil. Wakil ketua DPRD DKI  Empat wakil ketua DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 128 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta sehingga gaji bersih Rp 110 juta.

Rinciannya:

1. Tunjangan keluarga Rp 336.000

2. Uang representasi Rp 2,4 juta

3. Uang paket Rp 240.000

4. Tunjangan jabatan Rp 3,4 juta

5. Tunjangan beras Rp 153.920

6. Tunjangan komunikasi intensif Rp 21 juta

7. Biaya operasional Rp 9,6 juta

8. Tunjangan badan legislasi daerah Rp 326.500

9. Tunjangan badan musyawarah Rp 217.500

10. Tunjangan anggaran Rp 217.500

11. Tunjangan reses Rp 21 juta

12. Tunjangan perumahan Rp 70 juta Mereka tidak mendapatkan tunjangan transportasi karena masing-masing diberi mobil dinas. Anggota DPRD DKI  Sebanyak 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta sehingga gaji bersih Rp 111 juta.

Rinciannya:

1. Tunjangan keluarga Rp 315.000

2. Uang representasi Rp 2,2 juta

3. Uang paket Rp 225.000

4. Tunjangan jabatan Rp 3,2 juta

5. Tunjangan beras Rp 153.920

6. Tunjangan komisi Rp 130.000 

7. Tunjangan komunikasi intensif Rp 21 juta

8. Tunjangan alat kelengkapan dewan (banggar/bamus/BK/balegda) Rp 130.500

9. Tunjangan reses Rp 21 juta

10. Tunjangan perumahan Rp 60 juta

11. Tunjangan transportasi Rp 21,5 juta Dengan begitu, setiap bulan anggaran yang digelontorkan untuk menggaji keseluruhan anggota DPRD DKI adalah Rp 13 miliar.

Anggota DPRD Jawa Barat Ramai-ramai Gadai SK

Fenomena anggota DPRD gadai SK nyaris terjadi di lembaga legislatif provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun sempat berkomentar terkait banyaknya anggota DPRD Jawa Barat yang menggadaikan surat keputusan pelantikan mereka ke bank.

Tjahjo berpendapat, hal itu merupakan hak pribadi masing-masing individu.

Ia mengatakan, praktik serupa boleh saja dilakukan aparatur sipil negara.

"Urusan pribadi ya. Walaupun Mendagri mengeluarkan surat keputusan mengenai keanggotaan DPRD, soal itu digadaikan atau dihias, pegawai negeri pun juga bisa," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/9/2019).

Tjahjo juga tak mempermasalahkan motivasi para anggota DPRD menggadaikan SK untuk menutupi pengeluaran selama masa kampanye.

"Ya enggak ada masalah, namanya utang, utang ke bank yang penting ada jaminan daripada uang kehormatan dan gaji. Kami enggak ada urusan itu urusan pribadi-pribadi," ujar Tjahjo.

Saat ditanya mengenai relasi fenomena itu dengan tingginya biaya untuk mengikuti pemilu, Tjahjo enggan berkomentar.

"Ya masing-masing pribadi ya, saya enggak bisa berkomentar," kata Tjahjo.

Diberitakan, anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 berbondong-bondong menggadaikan SK pelantikan ke Bank Jabar (BJB).

Anggota DPRD Jabar dari Partai Gerindra Daddy Rohanady secara terbuka mengaku akan memanfaatkan fasilitas kredit dari bank untuk membayar sisa utang kampanye sewaktu pemilihan legislatif 2019.

Selain untuk bayar utang, kata Daddy, beberapa rekan ada yang memanfaatkan kredit itu untuk membeli rumah dan kendaraan khususnya bagi anggota dewan yang berdomisili di luar Kota Bandung.

"Saya pakailah, peluang ini untuk bayar utang."

"Mayoritas (untuk bayar) utang sisa kampanye. Ada juga kawan sampai hari ini tagihan kaus belum dibayar, tetapi ada juga butuh untuk rumah karena tidak punya rumah di sini (Bandung). Kendaraan juga karena yang lama rusak dipakai kampanye," tutur Daddy.

Di Lampung

Belum tiga minggu menjabat, 19 orang anggota DPRD Lampung langsung memilih untuk menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan mereka ke Bank Lampung.

Hal itu dilakukan guna mendapatkan pinjaman uang yang besarannya bervariatif, maksimal Rp 500 juta.

Sekretaris DPRD Lampung Sutoto mengungkapkan, jumlah anggota DPRD Lampung yang akan menggadaikan SK masih mungkin untuk bertambah.

Hal itu karena, pengajuan untuk menggadaikan SK masih menunggu keputusan penetapan Ketua DPRD Lampung definitif.

"Mekanisme dan prosedur pengajuan pinjaman ke Bank Lampung dikoordinasi melalui bendahara DPRD, dan diketahui ketua DPRD definitif. Ketua definitif kan belum ditetapkan. Jadi, (pengajuan pinjaman) belum diajukan (ke Bank Lampung)," ungkap Sutoto, Rabu (17/9).

Dalam berkas pengajuan peminjaman uang ke Bank Lampung, Sutoto mengatakan, para anggota DPRD tersebut menuliskan beragam alasan peminjaman.

"Biasalah, untuk keperluan pribadi. Ada yang buat keperluan anak sekolah dan lain-lain. Kalau ada yang buat bayar utang saat kampanye, saya kurang tahu," ucap Sutoto.

• Terungkap Kebenaran Video Viral Emak-emak Rebutan Rendang di Hajatan, Tonton Video Lengkapnya

• Imam Nahrawi Mundur sebagai Menpora Seusai Ditetapkan Tersangka oleh KPK? Pihak Istana Beri Jawaban

Sutoto pun enggan menyebutkan nama-nama 19 orang anggota DPRD yang mengajukan pinjaman tersebut.

Menurutnya, hal itu merupakan rahasia pribadi masing-masing anggota DPRD yang tidak bisa dipublikasikan.

"Itu kan rahasia mereka (anggota DPRD). Hak pribadi masing-masing, ya tidak boleh lah," kata Sutoto singkat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Anggota DPRD Jawa Barat Ramai-ramai Gadai SK, Ini Komentar Mendagri, Para Anggota DPRD DKI Gadaikan SK untuk Pinjam Uang ke Bank DKI, dan Gaji Bersih Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta Per Bulan, Ini Rinciannya