Anggota DPRD Gadai SK untuk Bayar Utang Saksi Pileg, Formappi: Dampak Politik Uang dan Gaya Hidup

Anggota DPRD Gadai SK untuk Bayar Hutang Saksi Pileg, Formappi: Dampak Politik Uang dan Gaya Hidup

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pekan lalu, Tribun Lampung mengulas mengenai sejumlah anggota DPRD di Lampung mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota yang menggadaikan surat keputusan (SK) sebagai wakil rakyat. 

Tidak hanya di Lampung, di DKI Jakarta pun, legislator melakukan hal serupa. 

Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 banyak yang  menggadaikan SK penetapan anggota sebagai jaminan kredit multiguna untuk meminjam uang ke Bank DKI.

Ada berbagai alasan mereka memutuskan untuk menggadaikan SK anggota ini.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Syarif mengungkapkan, ada berbagai macam keperluan yang membuat anggota DPRD DKI menggadaikan SK. Salah satunya adalah untuk keperluan konstituen atau warga yang memilih dirinya.

Hal ini kebanyakan terjadi pada anggota DPRD yang bukan pengurus partai.

• Dapat Gaji sampai Ratusan Juta, Anggota DPRD Ramai-ramai Gadaikan SK untuk Utang

• Susunan 8 Fraksi DPRD Pringsewu Periode 2019-2024

"Tapi kebanyakan mereka sambil menunggu settle mereka di DPRD mereka gunakan untuk keperluan konstituen. Contohnya anggota DPRD yang bukan pengurus partai," kata Syarif saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Menurutnya, anggota DPRD DKI tersebut didatangi para konstituen dan akhirnya sering mengeluarkan uang.

"Anggota DPRD bukan pengurus partai tahu-tahu jadi anggota didatangi terus oleh konstituennya. Belum terbiasa dia, belum settle. Dia perlu uang untuk pembinaan konstituennya. Itu yang saya tahu," ujarnya.

Selain untuk membiayai konstituen, uang hasil pinjaman dari Bank DKI digunakan untuk membayar saksi saat pemilihan DPRD berlangsung.

Meski demikian, Syarif belum mengetahui siapa saja anggota DPRD DKI yang menggadaikan SK pada periode ini.

"Belum lihat, kalau 2014 itu kebanyakan dia punya utang uang saksi. Kan belum ada dibayar. Tarifnya naik yang dulu saksi per orang dikasih Rp 200.000, sekarang pada naik. Ada yang minta Rp 300.000. Saya enggak cerita yang sekarang. Karena saya belum lihat kasatmata sih ya. Tapi 2014 begitu," kata Syarif.

"Tapi sekali lagi kalau yang bukan pengurus partai akan menghadapi gitu. Kalau pengurus partai kami kan ngadu ke partai berembuk. Itu kebanyakan yang bukan pengurus partai, saya maklum," katanya.

Sebelumnya, beberapa anggota DPRD DKI meminjam uang dengan menggadaikan SK sebagai jaminan kredit multiguna.

• Anggota DPRD Lamsel Mengaku Gajinya Masih Kecil, Ternyata Terima Segini Tiap Bulannya

• Gaji Anggota DPRD Lamsel Sentuh Angka Puluhan Juta, Ternyata Masih Kecil se-Lampung!

"Sudah ada beberapa anggota Dewan yang mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit multiguna di Bank DKI," ujar Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini saat dihubungi, Rabu (18/9/2019).

Herry menjelaskan, kredit multiguna merupakan program kredit untuk nasabah yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI.

Anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengajukan kredit karena gaji mereka dibayarkan melalui Bank DKI.

Politik Uang dan Gaya Hidup

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, fenomena menggadaikan surat keputusan penetapan anggota Dewan ke bank tidak terlepas dari politik uang dan gaya hidup mewah.

Fenomena itu juga terjadi di DPRD DKI Jakarta. Sejumlah anggota DPRD DKI langsung menggadaikan SK kepada Bank DKI tak lama setelah dilantik.

Menurut Lucius, anggota legislatif biasanya ingin membayar utang atas biaya yang dikeluarkan selama masa kampanye. Praktik politik uang membuat pengeluaran caleg membengkak.

"Pengeluaran terbanyak saya duga untuk aksi money politics. Ini pengeluaran yang tak terduga dan tak terukur. Nafsu yang besar untuk menang membuat mereka mengeluarkan uang dalam jumlah tak terduga hingga tak sadar kalau modal nyaris habis," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/9/2019).

Alasan lain adalah tuntutan gaya hidup sebagai anggota Dewan. Menurut Lucius, mereka yang menjadikan gaya hidup sebagai prioritas utama biasanya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan.

"Soal gaya hidup itu juga sangat penting. Sebagian anggota menganggap terpilih jadi anggota DPRD sekaligus membuatnya naik kelas menjadi pejabat. Menjadi pejabat, otomatis mesti dengan tampilan 'wah', maka perlu duit untuk mendandani diri," ujar Lucius.

Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini sebelumnya mengatakan, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta meminjam uang ke Bank DKI. Pinjaman itu merupakan program kredit multiguna untuk nasabah yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI.

"Sudah ada beberapa anggota Dewan mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit multiguna di Bank DKI," ujar Herry.

Praktik menggadaikan SK anggota Dewan juga terjadi di banyak daerah. Mereka menggadaikan SK tak lama setelah dilantik.

Beragam alasan para wakil rakyat meminjam uang dengan menggadaikan SK.

Salah satunya, untuk menutupi utang yang dipinjam ketika masa kampanye. (kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul formappi-praktik-gadai-sk-anggota-dewan-dampak-politik-uang-dan-gaya dan anggota-dprd-dki-gadaikan-sk-untuk-biayai-konstituen-dan-bayar-utang