Jenderal Purnawirawan TNI Kurang Dikenal namun Bergelar Profesor, Diusulkan Jadi Menteri Pertahanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Seorang jenderal purnawirawan TNI diusulkan untuk menduduki jabatan menteri pertahanan di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sejumlah nama disebut-sebut bakal mengisi kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. 

Bahkan, relawan Jokowi sudah ada yang menyerahkan daftar nama yang dinilai cocok menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Kali ini, usulan datang dari CEO ESQ Leardership Center, Ary Ginanjar.

Ary Ginanjar mengusulkan seorang jenderal purnawirawan TNI untuk mengisi pos Menteri Pertahanan. 

Jenderal ini namanya kurang dikenal publik.

• 6 Orang Kuat di Belakang Presiden Jokowi, Ada 3 Jenderal Purnawirawan

• 3 Oknum Polisi Menembak ke Udara, Anak-anak Berebut Selongsong Peluru

Namun, prestasinya sungguh banyak.

Selain jenderal purnawirawan, sosok ini juga memiliki gelar akademis yang tinggi.  

Ary Ginanjar mengusulkan Prof Syarifudin Tippe menjadi calon menteri pertahanan.

Ary Ginanjar mengatakan, Prof Syarifudin Tippe yang juga salah satu inisiator berdirinya Universitas Pertahanan (Unhan), layak direkomendasikan menjadi calon menteri pertahanan.

"Beliau adalah profesor, artinya cerdas intelektual, dia juga seorang TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, sudah pasti beliau sangat cinta bangsa ini dan punya mental kuat, artinya beliau cerdas secara emosional, saya kenal beliau juga bahwa beliau cerdas spiritual. Saya rekomendasikan (beliau) untuk Indonesia Hebat pada bidang pertahanan," Ary Ginanjar memberi alasan.

Lahir di Sinjai, Sulawesi Selatan, 7 Juni 1953, Syarifudin Tippe dikenal sebagai perwira TNI yang sukses menempuh pendidikan S1 hingga S3 dan menyandang gelar sebagai profesor dan rektor di Unhan.

Selama mengikuti pendidikan Suspa Mekani, Suspa Intelijen, dan sebagainya, Tippe juga selalu menduduki rangking pertama atau kedua dari tiap kursus atau pendidikan.

Syarifudin Tippe meraih predikat lulusan memuaskan di Seskoad Komparatif AS pada 1991.

Di karier militernya, ia memulai dari Komandan Peleton 2 Denzipur 6, Komandan Peleton 1 Denzipur 6, Kasitik Milum Pusdikzi, dan Danrem Kodam 1 Bukit Barisan.

Dia pernah pula menjabat sebagai Kepala staf Kodam Iskandar Muda periode 2002-2003, Komandan Seskoad tahun 2003-2006 Jabatan rektor Unhan diamanatkan kepadanya pada 2011-2012.

Gagasan pendirian Unhan datang dari Kasad Jenderal TNI Djoko Santoso dan kemudian disambut baik oleh Presiden SBY dan Menhan Prof Juwono Sudarsono saat itu.

Pria yang kini dosen di Seskoad pernah meraih sejumlah penghargaan, antara lain SL GOM VII Aceh, SUKS VIII, SUKS XVI, SUKS XXIV, Bintang Yudha Kartika, Bintang Kartika, serta Medali Kepeloporan.

Pergaulannya yang luas membuatnya banyak dikenal sebagai sosok perwira TNI yang visioner, dan mampu meredam konflik.

Pada 1976, ia terlibat langsung dalam operasi penumpasan PGRS Paraku dan pembangunan titik kuat di perbatasan Kalbar dan Malaysia, memimpin operasi Sadar rencong di Aceh pada 1999.

Tippe juga pernah menjadi wakil komandan operasi pemulihan keamanan pada 2001-2002, dan mendampingi Panglima TNI ke berbagai negara Asia Timur, antara lain Jepang, China, Korea Selatan, ASEAN, Kairo.

Puncaknya, Tippe menjadi anggota delegasi perundingan RI-GAM di Malaysia dan Helsinki, Finlandia pada 2005.

Selama berkarier sebagai perwira TNI, dia juga kerap mendapat penugasan di forum-forum international seperti kunjungan studi banding ke Rajaratnam School of International Studies, Universty of Singapura, kunjungan studi banding dan kerja sama US National Defense University Naval Postgraduate, dan beberapa negara bagian lainnya.

Penulis buku 'Ilmu Pertahanan, Sejarah, Konsep, Teori dan Implementasi' ini juga menyempatkan mengisi akhir pekannya untuk memberikan materi ceramah keagamaan di Masjid Al Muchtar, Cipayung, Jakarta Timur.

Jokowi Konsultasi ke Syafii Maarif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkonsultasi dengan anggota BPIP Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii, terkait sosok menteri Kabinet Kerja Jilid ll. 

Pertemuan Jokowi dan Buya Syafii berlangsung sekitar setengah jam di Istana Merdeka, setelah Presiden menerima jajaran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). 

"Bahas soal menteri, pilih kabinet yang bagus," ujar Buya Syafii di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/9/2019). 

Menurutnya, sosok menteri pada Kabinet Kerja mendatang berasal dari partai politik yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf maupun kalangan akademisi. 

"Tapi orang yang profesional, punya integritas," ucap mantan Ketua PP Muhammadiyah itu. 

Buya Syafii menjelaskan, Presiden Jokowi melihat ada persoalan yang dimiliki jajaran menterinya saat ini, seperti integritas, kompetensi, dan profesionalisme. 

"Nanti dari partai boleh, tidak apa-apa tapi yang setia kepada Presiden, jangan yang bikin kacau," katanya. 

 Sinyal Jokowi untuk Kursi Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan sinyal-sinyal terkait kabinet baru yang akan dibentuknya bersama Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin. 

Di beberapa kesempatan, Jokowi sudah melontarkan komposisi kabinet barunya kelak. 

Mengenai pengumuman siapa saja nama-nama menterinya, Jokowi belum bersedia membuka ke publik. 

Namun Jokowi sudah memberikan beberapa isyarat. 

Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin baru akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Isyarat itu disampaikan Jokowi saat makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019) kemarin.

Pemimpin redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho turut hadir dalam acara itu.

Berikut rangkuman buka-bukaan Jokowi soal kabinet barunya:

1. Nomenklatur Baru

Jokowi mengatakan, dirinya akan membentuk dua kementerian baru di kabinet periode keduanya.

Kementerian tambahan itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespon itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang.

Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi.

Selain ada kementerian baru, Jokowi juga menyebut ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu sore.

Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," kata Jokowi.

Namun, Jokowi belum mau buka-bukaan soal kementerian yang akan digabung. Ia meminta publik sabar menunggu dan tidak berspekulasi lebih jauh.

"Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan nebak-nebak," kata Jokowi.

2. Komposisi Parpol vs Profesional

Jokowi menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Selain mengungkap gambaran komposisi kabinet mendatang, Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

Berbeda dengan saat ini, dimana Jaksa Agung merupakan mantan kader Partai Nasdem.

"(Jaksa Agung) tidak dari partai politik," kata Jokowi.

Usai menghadiri HUT Pramuka di Cibubur, Jokowi pun menegaskan semua pihak harus menerima komposisi tersebut.

Termasuk ketua umum dan elite parpol.

Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak.

Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi saat ditanya wartawan apakah parpol bisa menerima komposisi yang telah ditetapkan.

3. Menteri Muda

Jokowi mengatakan, dirinya sudah memilih menteri berusia muda untuk masuk ke dalam pemerintahan periode kedua bersama Ma'ruf Amin.

Calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya.

Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.

4. Waktu Pengumuman

Presiden Joko Widodo mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode kedua sudah selesai.

Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," kata dia.

Jokowi mengaku belum bisa memastikan waktu pengumuman karena harus melihat dan menunggu momentum yang tepat.

"Ya kita melihat momentumnya melihat mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu kita lihat," kata dia.

• Dibawa Masuk ke Dalam Lift, Model Cantik Ditemukan Tewas di Lobi Apartemen

• Gadis 17 Tahun Disekap 4 Hari, Orangtua Laporkan Anak Hilang dan Terkejut Dengar Cerita Korban

Ia menyadari masyarakat umum sudah tak sabar menunggu kabinet baru diumumkan.

Begitu juga para pelaku pasar.

"Kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sehingga sebetulnya, sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik. Tetapi ini tetep masih kita hitung," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Jenderal Negosiator Perdamaian Ini Disebut-sebut Calon Menhan di Kabinet Jokowi II"