Tribun Bandar Lampung

DPRD Lampung Teruskan Tuntutan Mahasiswa Aksi Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK ke Gubernur Lampung

DPRD Lampung Teruskan Tuntutan Mahasiswa Aksi Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK ke Gubernur Lampung.

Dokumentasi Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ahmad Mufti Salim
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ahmad Mufti Salim (tiga kiri) berfoto bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (tiga kanan), usai meneruskan tuntutan mahasiswa saat aksi unjuk rasa, Kamis 26 September 2019. 

DPRD Lampung Teruskan Tuntutan Mahasiswa Aksi Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK ke Gubernur Lampung.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - DPRD Lampung meneruskan tuntutan para mahasiswa saat aksi unjuk rasa pada Selasa 24 September 2019, ke Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Lampung bersama serikat buruh Lampung yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), pada Selasa 24 September 2019 lalu menggelar aksi unjuk rasa tolak revisi UU KPK dan sejumlah RUU.

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ahmad Mufti Salim membenarkan, DPRD Lampung telah meneruskan tuntutan para mahasiswa tersebut ke Gubernur Lampung.

"Iya, jajaran fraksi sudah menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Kamis, 26 September 2019 kemarin," kata Ahmad Mufti Salim kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu (28/9/2019).

Diajak ke Rumah Nenek Rekannya, AP Setubuhi PT 3 Kali: Saya Bujuk Dia ke Dalam Kamar

Jenderal Polisi Daftar Calon Wali Kota, Saingannya Istri Wali Kota hingga Anak Mantan Gubernur

Ahmad Mufti Salim memastikan, sesuai janjinya kepada perwakilan massa aksi yang ditemui beberapa waktu lalu, akan menyampaikan dan meneruskan tuntutan tersebut kepada Presiden RI, DPR RI, Gubernur Lampung dan pihak kepolisian.

"Sedangkan tuntutan yang berkaitan dengan pemerintah daerah disampaikan ke Gubernur Lampung dan Kapolda Lampung seperti soal konflik tanah," ucap Ahmad Mufti Salim.

Ahmad Mufti Salim menjelaskan, dalam rekomendasi tuntutan tersebut, massa aksi menekankan empat hal.

Sewa 5 Pembunuh Bayaran, Ibu Kandung Bunuh Anak Tunggal Beristri 4, Alasannya Orientasi Seksual

Jadwal Persib - Laga Persib Bandung vs Arema FC Ditunda, Pemain Harap Main di Bulan Ini

Pertama, lanjut Ahmad Mufti Salim, Gubernur dan DPRD Lampung menindaklanjuti penolakan calon pimpinan KPK dan UU KPK hasil revisi terbaru dan akan disampaikan kepada DPR RI dan presiden.

Kedua, terus Ahmad Mufti Salim, Gubernur dan DPRD Lampung menolak paket kebijakan yang tidak prorakyat dan disampaikan kepada DPR RI serta presiden.

"Ketiga, memastikan Gubernur Lampung membuat kebijakan yang prorakyat, dan terakhir menyelesaikan konflik pertanahan di Lampung," ungkap Ahmad Mufti Salim. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved