Tribun Bandar Lampung

Kolaborasi dengan IJTI, AJI Bandar Lampung Gelar Diskusi Publik 'Kebebasan Pers Diujung Tanduk?'

Kolaborasi dengan IJTI, AJI Bandar Lampung Gelar Diskusi Publik 'Kebebasan Pers Diujung Tanduk?'

Kolaborasi dengan IJTI, AJI Bandar Lampung Gelar Diskusi Publik 'Kebebasan Pers Diujung Tanduk?'
AJI Bandar Lampung
Kolaborasi dengan IJTI, AJI Bandar Lampung Gelar Diskusi Publik 'Kebebasan Pers Diujung Tanduk?' 

Kolaborasi dengan IJTI, AJI Bandar Lampung Gelar Diskusi Publik 'Kebebasan Pers Diujung Tanduk?'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah (Pengda) Lampung berencana menggelar diskusi publik bertajuk 'Kebebasan Pers Diujung Tanduk?'.

Rencananya, diskusi publik tersebut akan berlangsung di Umah Bone, Jalan Way Ngison Nomor 3, Pahoman, Bandar Lampung, Minggu 6 Oktober 2019, mulai pukul 09.30 WIB hingga 12.00 WIB.

Ketua AJI Bandar Lampung Hendry Sihaloho mengungkapkan, diskusi publik tersebut digelar dalam rangka merespons masih banyaknya jurnalis yang alami tindak kekerasan saat melakukan tugasnya.

“Diskusi itu merespons banyaknya jurnalis yang mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di berbagai daerah,” kata Hendry Sihaloho dalam siaran persnya kepada Tribunlampung.co.id, Kamis 3 Oktober 2019.

Kasus terbaru, kata Hendry Sihaloho, setidaknya ada belasan jurnalis yang menjadi korban kekerasan, saat meliput unjuk rasa di berbagai daerah pada 23-26 September 2019.

Secara umum, lanjut Hendry Sihaloho, bentuk kekerasan terhadap para jurnalis seperti intimidasi, pemukulan, penghapusan foto dan video, serta perampasan alat kerja.

Kronologi Tukang Becak Tusuk Pria hingga Meninggal dalam Kondisi Sujud, Polisi Sebut Direncanakan

Sabari Pemenang Umrah Seruput Rezeki Toramoka Sujud Syukur dan Diarak Keliling Kota

Mirisnya, kata Hendry Sihaloho, kebanyakan kekerasan terhadap jurnalis tersebut diduga dilakukan oleh aparat.

“Padahal, kami (jurnalis) hanya menjalankan tugas dan dilindungi UU 40/1999 tentang Pers," ucap Hendry Sihaloho.

"Melakukan kekerasan terhadap jurnalis, sama saja mengebiri hak publik untuk mendapatkan informasi!” tegas Hendry Sihaloho.

Hal senada disampaikan Ketua IJTI Lampung Hendri Yansah.

Menurut Hendri Yansah, kekerasan terhadap jurnalis selama gelombang aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, merupakan persoalan serius.

Evaluasi Penggunaan Dana Desa di 8 Pekon, Inspektorat Tanggamus Nyatakan 1 Pekon Masih Bermasalah

Warga Jalan Pahlawan Gang Santi Bandar Lampung Dua Bulan Krisis Air Bersih

Aksi tersebut, kata Hendri Yansah, bukan hanya mengancam kebebasan pers, tapi juga mencederai demokrasi.

“Dalam hukum humaniter, jurnalis yang meliput di medan konflik mesti dilindungi," kata Hendri Yansah.

"Sebab, mereka (jurnalis) melayani kepentingan publik karena memainkan peran penting dalam membawa perhatian masyarakat, ihwal kengerian dan realitas konflik,” tandas Hendri Yansah. (tribunlampung.co.id/rls)

Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved