Mantan Kepala BIN Minta Purnawirawan Jenderal TNI Tak Ikut-ikut Demo: Dalangnya Segera Ditangkap!
Mantan Kepala BIN Minta Purnawirawan Jenderal TNI Tak Ikut-ikut Demo: Dalangnya Segera Ditangkap!
lihat foto
Mantan Kepala BIN Minta Purnawirawan Jenderal TNI Tak Ikut-ikut Demo: Dalangnya Segera Ditangkap!
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono meminta para purnawirawan TNI tak ikut-ikutan dalam demonstrasi yang belakangan terjadi.
"Kita tidak boleh terbawa arus ingar bingar politik.
Ada demo-demo yang tidak berhenti-berhenti.
Itu tidak boleh ada prajurit atau purnawirawan terlibat di situ," ujar Hendro saat ditemui usai perayaan HUT TNI ke-74 di Taxi Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).
Hendro bahkan meminta polisi tak ragu menangkap purnawirawan yang terlibat dalam demonstrasi anarkistis yang dapat mengganggu proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Ia mengatakan, polisi bisa menangkap langsung purnawirawan yang terbukti melanggar hukum sebab mereka berstatus warga sipil biasa.
Namun, untuk menjaga psikologis para purnawirawan serta menghindari konflik horisontal, polisi bisa ditemani polisi militer ketika menangkap atau memeriksa purnawirawan yang diduga mendalangi demonstrasi yang anarkistis.
"Kalau dia purnawirawan, yang nangkap polisi. Kan purnawirawan itu sipil. Tapi supaya sisi psikologis memenuhi didampingi polisi militer.
Dan kalau itu purnawirawan Angkatan Darat, ya PM AD yang mendampingi polisi, jangan polisi militer angkatan lain, itu mengadu domba," ujar Hendro.
"Tangkap saja kalau memang melanggar hukum. Tangkap saja.
Kalau memang makar itu kan ada hukumnya.
Polisi jangan ragu-ragu nangkap. Siapapun pemerintahan yang dipilih rakyat kita dukung," lanjut Hendro.
Sebelumnya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebianto dipanggil ke Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), Jumat (27/9/2019).
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Mohamad Zaenal mengatakan, mediasi tersebut terkait keterlibatan Slamet dalam aksi di depan Mabes TNI pada 25-26 September 2019.
