Jenderal TNI Andika Beri Kode Keras ke Purnawirawan yang Terlibat Demo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan anggotanya tidak akan mengikuti perintah dari purnawirawan.

Hal tersebut disampaikan Andika dalam menyikapi adanya purnawirawan yang terlibat dalam aksi demo beberapa waktu lalu.

Menurut Andika, hubungan purnawirawan dengan anggota TNI yang saat ini masih aktif bersifat pribadi atau layaknya kakak dan adiknya.

"Mereka sudah berada di luar struktur, sudah di luar dinas aktif. Kami dalam bertugas aktif, kami ikuti perintah komando, komando atas," ucap Andika.

"Kalaupun ada purnawirawan yang kira ada hubungan, itu hanya sekadar hubungan emosional. Kami sayang purnawirawan, dan kami sangat menghormati, tetapi kami juga punya tugas pokok yang juga diatur komando kami," tuturnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebianto dipanggil ke Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), Jumat (27/9/2019).

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Mohamad Zaenal mengatakan, mediasi tersebut terkait keterlibatan Slamet dalam aksi di depan Mabes TNI pada 25-26 September 2019.

Selain itu, Laksamana Pertama (Purn) Sony Santoso diamankan polisi di kawasan Tangerang, Sabtu (28/9/2019), bersama dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith, terkait kasus dugaan rencana rusuh Aksi Mujahid 212.

Kumpulkan pejabat utama

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengumpulkan sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Darat (AD) untuk membahas rencana aksi demo serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pejabat utama TNI AD yang hadir berasal dari semua daerah, kecuali Papua yang saat ini sedang fokus menjalankan operasi di wilayahnya.

"Kami semua kumpul dalam rangka untuk mengudpate situasi terakhir di semua wilayah," ujar Andika di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Menurutnya, berdasarkan laporan yang disampaikan masing-masing daerah, secara umum sudah sangat baik atau kondusif.

"Yang menonjol dari kesimpulan kami hanya dua, yaitu tentang rencana demonstrasi tapi rencana demonstrasi itu pun tidak terlihat, sampai hari ini tidak terlihat disemua wilayah," ujarnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa daerah yang sudah terbaca, terkait tanggal dan lokasi pelaksanaan aksi demo dalam waktu dekat ini.

"Tapi itu sangat sedikit sekali, saya tidak perlu menyebut di mananya, tapi mayoritas belum ada rencana (aksi demo) yang terucap maupun tertulis," tutur Andika.

Persoalan kedua, kata Andika, pelibatan TNI AD dalam menangani Karhutla yang telah dijalankan bersama semua instansi terkait.

"Kami semua para Panglima Kodam dan Panglima Korem, semuanya membantu all out. Kemudian juga terakhir sampaikan apa yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran Angkatan Darat dalam menghadapi event-event besar satu-dua sampai tiga minggu kedepan," kata Andika.

Jenderal AM Hendropriyono

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono meminta para purnawirawan TNI tak ikut-ikutan dalam demonstrasi yang belakangan terjadi.

"Kita tidak boleh terbawa arus ingar bingar politik. Ada demo-demo yang tidak berhenti-berhenti. Itu tidak boleh ada prajurit atau purnawirawa terlibat di situ," ujar Hendro saat ditemui usai perayaan HUT TNI ke-74 di Taxi Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Hendro bahkan meminta polisi tak ragu menangkap purnawirawan yang terlibat dalam demonstrasi anarkistis yang dapat mengganggu proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Namun, untuk menjaga psikologis para purnawirawan serta menghindari konflik horisontal, polisi bisa ditemani polisi militer ketika menangkap atau memeriksa purnawirawan yang diduga mendalangi demonstrasi yang anarkistis.

"Kalau dia purnawirawan, yang nangkap polisi. Kan purnawirawan itu sipil. Tapi supaya sisi psikologis memenuhi didampingi polisi militer. Dan kalau itu purnawirawan Angkatan Darat, ya PM AD yang mendampingi polisi, jangan polisi militer angkatan lain, itu mengadu domba," ujar Hendro.

"Tangkap saja kalau memang melanggar hukum. Tangkap saja. Kalau memang makar itu kan ada hukumnya. Polisi jangan ragu-ragu nangkap. Siapapun pemerintahan yang dipilih rakyat kita dukung," lanjut Hendro.

Sebelumnya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebianto dipanggil ke Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), Jumat (27/9/2019).

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Mohamad Zaenal mengatakan, mediasi tersebut terkait keterlibatan Slamet dalam aksi di depan Mabes TNI pada 25-26 September 2019.

"TNI Angkatan Laut telah menyampaikan surat kepada Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto sebagai langkah persuasif untuk memediasi dan berdialog," kata Zaenal ketika dihubungi Kompas.com, Jumat.

 "Berkaitan dengan aksinya dalam menyampaikan aspirasi bersama mahasiswa di depan pintu gerbang Mabes TNI, Cilangkap, pada 25 dan 26 September," ujar dia.

Dialog dilakukan sebab dalam aksi tersebut Slamet tampak menggunakan atribut dengan logo TNI AL.

"Pada aksi tersebut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto yang pernah menjabat sebagai petinggi di lingkungan TNI AL terlihat mendukung aksi damai mahasiswa dengan menggunakan atribut topi dengan logo TNI AL berbintang empat," ucapnya.

Selain itu, Laksamana Pertama (Purn) Sony Santoso diamankan polisi di kawasan Tangerang, Sabtu (28/9/2019), bersama dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith, terkait kasus dugaan rencana rusuh Aksi Mujahid 212.