Tribun Lampung Tengah

Golkar Sikapi Polemik Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah

Sekretaris DPD Golkar Lamteng Febriyantoni menjelaskan, ada mekanisme sendiri dalam penunjukan wakil ketua dalam internal Partai Golkar.

Golkar Sikapi Polemik Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah
Dok Golkar Lamteng
Perayaan HUT Ke-55 Golkar di kantor DPD II Golkar Lamteng beberapa waktu lalu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GUNUNG SUGIH - DPD II Partai Golkar Lampung Tengah menyikapi polemik adanya dua surat pengangkatan wakil ketua II di DPRD setempat.

Sekretaris DPD Golkar Lamteng Febriyantoni menjelaskan, ada mekanisme sendiri dalam penunjukan wakil ketua dalam internal Partai Golkar.

"Golkar ada mekanismenya. DPD (Golkar Lamteng) melalui rapat pleno awalnya mengusulkan tiga nama (anggota DPRD Lamteng)," kata Febriyantoni, Kamis (31/10/2019).

Febriyantoni melanjutkan, dalam mekanisme itu semua calon harus mempunyai kriteria, yakni berpengalaman, sarjana, dan tidak pernah menjabat di partai lain.

Setelah tahapan itu, kata Febri, dua orang lolos seleksi, yakni atas nama Yulius Heri dan I Nyoman Suryana.

"Setelah kita usulkan, selanjutnya rekomendasi dan wewenang penunjukan ada di DPP. DPP juga sudah menunjuk satu nama, dan suratnya sudah ditujukan ke DPD (Golkar Lampung) dan DPD II (Golkar Lamteng)," bebernya.

DPP, lanjut Febriyantoni, kemudian dalam surat lampiran yang tertuju kepada DPD Golkar Lampung dan DPD Golkar Lamteng memutuskan nama Yulius Heri yang menduduki jabatan wakil ketua I DPRD Lamteng periode 2019-2024.

Sudah Pasti Usung Musa Ahmad-Ardito Wijaya, Golkar Lamteng Masih Buka Penjaringan Bupati

DPD II Golkar Lamteng Ajukan Tiga Nama Duduki Kursi Unsur Pimpinan DPRD

Surat resminya bernomor R/1178/Golkar/X/2019.

Surat itu ditandangani oleh ketua umum, bendahara umum, ketua Korbid PP Golkar wilayah Sumatera, DPD Golkar Lamteng.

"Suratnya (rekomendasi Wakil Ketua I DPRD Lamteng) resmi (dari DPP Golkar). Kita sudah tindak lanjuti dengan membuat surat ke DPD, ditandangani oleh ketua (Musa Ahmad) dan sekretaris (Febriyantoni). Surat juga sudah kita serahkan kembali ke DPP," imbuhnya.

Pada paripurna DPRD Lamteng, Rabu (30/10/2019), anggota Fraksi Golkar Husnul Huda mempertanyakan perihal tata tertib rapat tersebut.

Husnul mengatakan, seharusnya berdasarkan tata tertib paripurna, surat masuk agar dibacakan di podium.

Hal itu termasuk susunan Fraksi dan surat alat kelengkapan dewan (AKD) Partai Golkar. (Tribunlampung.co.id/Syamsir Alam) 

Penulis: syamsiralam
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved