Public Service

10 Tahun Lahan Dikuasai Orang Lain

Saya sudah melakukan upaya hukum dengan melapor ke pihak polisi, namun tidak ada tidak lanjut hingga lima tahun lebih.

Penulis: hanif mustafa | Editor: soni
Istimewa
Gindha Ansori Wayka 

10 Tahun Lahan Dikuasai Orang Lain

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yth. Pengamat hukum, saya punya lahan warisan seluas satu hektare, sudah 10 tahun ini ditempati dan diakui oleh seseorang. Padahal orang tersebut tidak memiliki atau memegang sertifikat, sedangkan saya memegang sertifikat tersebut, namun sertifikat tanah tersebut belum balik nama, bahkan masih atas nama pemilik sebelum menjadi hak milik orangtua.

Saya sudah melakukan upaya hukum dengan melapor ke pihak polisi, namun tidak ada tidak lanjut hingga lima tahun lebih.

Yang saya tanyakan langkah apa yang harus saya lakukan? Dan jika dibiarkan saja apakah lahan tersebut bisa menjadi hak milik secara sah oleh orang tersebut yang menempati itu? Terimakasih.

Nomor 082-233-863xxx

Jawaban:

Tidak Serta Merta Jadi Milik

Terkait hak kebendaan meskipun dikuasai orang lain tidak serta merta menjadi milik seseorang tersebut. Penguasaan fisik secara melawan hukum selama 10 tahun tidak menyebabkan tanah tersebut berpindah kepada yang menguasai objek dimaksud, apalagi hal ini diperkuat dengan adanya bukti laporan pemilik ke Kepolisian yang sudah cukup lama.

Di dalam hukum pembuktian, sertifikat hak milik (SHM) adalah bukti kepemilikan tertinggi atas suatu objek berupa tanah sepanjang tidak ada yang membuktikan terbalik kepemilikan tersebut.

Sama di Mata Hukum, KPKAD Desak Terduga Penyuap Kasus OTT Inspektorat Ditangkap

Meskipun SHM-nya masih atas nama orang lain, penguasaan objek dapat saja berpindah berdasarkan jual beli, hibah dan wasiat. Sepanjang masih bisa dibuktikan hubungan hukum kepemilikannya, maka tidak menghilangkan kepemilikan hak atas benda tersebut meskipun sudah dikuasai selama 10 tahun oleh orang lain karena tanah tersebut bukan termasuk kategori tanah terlantar.

Perlu diketahui bahwa asas kepemilikan tanah di Indonesia menggunakan asas horizontal di mana tanah terpisah dengan bangunan dan tanam tumbuh di atasnya. Dengan kata lain asas pemisahan horizontal menyatakan bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah, sehingga pemilik tanah dengan yang menduduki tanah dapat saja berasal dari orang yang berbeda.

Bank Beri Data Nasabah Dibenarkan?

Terkait dari laporan yang sudah cukup lama di Kepolisian, di dalam proses penyelidikan terkait dengan objek tanah biasanya penegak hukum polisi dan jaksa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956"), di dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan,

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."

Terhadap hal ini, dapat diajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri yakni gugatan perbuatan melawan hukum terhadap yang menguasai objek tersebut.

Gindha Ansori Wayka, SH. MH
Akademisi dan Praktisi Hukum di Bandar Lampung

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved