50 Persen Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Pringsewu Terancam Tak Dibiayai Lagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Tarif iuran BPJS Kesehatan ditargetkan naik pada Januari 2020.

Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus komitmen menaikkan nilai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Penerima PBI merupakan masyarakat prasejahtera/miskin.

PBI hanya pada BPJS Kesehatan kelas III.

Sedangkan BPJS Kesehatan memutuskan kenaikan iuran kelas tiga sebesar 65 persen, yakni dari Rp 25.500 menjadi Rp 45.000.

PBI, menurut Kepala Dinas Kesehatan Pringsewu Purhadi dibayai oleh APBN dan APBD.

• Sekkab Lampura Pastikan Utang Pemkab ke BPJS Kesehatan Telah Dibayar: Hitungannya Jam Saja

Purhadi mengungkapkan, jumlah penerima PBI melalui APBD Pringsewu sebanyak 32.000 jiwa.

Sedangkan alokasi APBD untuk PBI tersebut, kata Purhadi, sekitar Rp 10 miliar.

"Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan iuran BPJS kesehatan, harus ada penambahan alokasi dana yang diperuntukkan bagi PBI," ungkap Purhadi, Selasa, 12 November 2019.

Penambahannya, kata Purhadi, dengan PBI sejumlah 32.000 jiwa, kurang lebih Rp 6 miliar.

Kalaupun tidak ada penambahan alokasi, menurut Purhadi, risikonya hampir separuh penerima PBI tidak dapat dikaver oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu lagi.

Sehingga, lanjut Purhadi, 50 persen warga miskin yang tadinya iuran BPJS Kesehatannya dibiayai pemerintah, terancam tidak terbiayai lagi.

Solusinya, kata Purhadi, apabila tidak ada penambahan alokasi untuk PBI, yakni dengan membebankan kepada pemerintah pusat.

Yaitu, kata Purhadi, dengan memasukkan ke dalam BDT (Basis Data Terpadu) untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kepala Dinas Sosial Pringsewu Bambang Suharmanu mengatakan, PBI yang dibiayai APBN di Bumi Jejama Secancanan sejumlah 126 ribu jiwa.