Tribun Bandar Lampung

KPK Imbau Pemkot Bandar Lampung Bentuk Tim Audit Bidik Pengemplang Pajak

Program digulirkan lembaga antirasuah ini memberikan informasi kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Pemda.

KPK Imbau Pemkot Bandar Lampung Bentuk Tim Audit Bidik Pengemplang Pajak
TRIBUN LAMPUNG/SULIS SETIA MARKAMAH
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dan Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Wilayah III KPK RI Dian Patria (kiri) memberikan keterangan pasca penilaian Korsupgah terkait MCP Kota Bandar Lampung di Gedung Semergou, Kamis (21/11/2019) sore. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Koordinasi Supervisi dan Pencegahan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, program Monitoring Center for Prevention (MCP) di Bandar Lampung mencapai 83 persen.

Presentase itu menempatkan Bandar Lampung rangking kedua se-Provinsi Lampung.

Peringkat pertama diraih Kabupaten Tulang Bawang.

"Sama-sama 83 persen pencapaiannya, hanya saja beda di koma (lebih tinggi Tulang Bawang)," jelas Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Wilayah III KPK RI Dian Patria  usai memberikan penilaian Korsupgah terkait MCP Kota Bandar Lampung di Gedung Semergou, Kamis (21/11/2019) sore. 

Program MCP imbuhnya, terkait optimalisasi penerimaan daerah dan tata kelola atau manajemen aset daerah.

Sehari setelah Sertijab, Ketua KPK Terpilih Firli Bahuri Naik Pangkat Jadi Jenderal Bintang Tiga

Program digulirkan lembaga antirasuah ini memberikan informasi kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) pada semua pemerintah daerah.

Ada delapan indikator penilaian MCP. Rinciannya, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi penerimaan daerah dan aset.

"Itu yang kita ukur, namun itu sifatnya administratif. Jika dinilai administratif saja sudah tidak bisa, apalagi subtantifnya. Tidak menjamin pula di lapangan tidak ada penyimpangan," ungkap Dian.

Terkait evaluasi target pajak Kota Bandar Lampung sulit dipenuhi wajib pajak (WP) terutama hotel dan restoran menurutnya, bisa digenjot melalui pengoptimalan pencapaian.

Halaman
12
Penulis: sulis setia markhamah
Editor: martin tobing
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved