Tenaga Honorer K2 di Lampung Barat Pertanyakan Nasib: Paling Tidak PPPK Kalau Tak Jadi PNS

Laporan Reporter Tribun Lampung Ade Irawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMBAR - Tenaga honorer K2 di Lampung Barat (Lambar) meminta kejelasan nasib masa depan mereka sebagai aparatur negara.

Zilmiyati salah satu tenaga honorer K2, telah mengabdi sebagai tenaga administrasi di dinas pemkab setempat sejak tahun 2002 atau telah 17 tahun menjadi tenaga honorer.

"Sedih hati kami kalau baca berita untuk honorer K2. Kami juga bekerja layaknya PNS kok," kata Zilmiyati, Kamis (21/112019).

Dia mengaku, sudah 17 tahun menjadi tenaga staf administrasi. Kerjanya mengetik dan menyelesaikan pekerjaan administrasi lainnya.

"Dulu mana ada komputer, yang ada mesin ketik. Sampai bengkak tangan ngetik tiap hari. Padahal gaji yang diterima tidak seberapa. Jangan karena sudah serba digital kami dilupakan," ujar perempuan kelahiran 1974 itu.

Dia mengungkapkan alasan masih bertahan sebagai honorer K2, karena ingin jadi PNS.

Selain itu usia yang tidak muda lagi membuatnya bertahan menjadi honorer K2 ketimbang menganggur.

Zilmiyati tidak bisa mendaftar sebagai CPNS, hal itu dikarenakan batasan faktor umur.

Ia sudah menjadi tenaga honorer sejak tahun 2012.

Dan dari awal menjadi tenaga honorer langsung ditempatkan di Dinas Pendidikan.

"Tapi sekarang baru ditetapkan sebagai tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di pemkab setempat per 13 Oktober 2019," ucapnya.

Zilmiyati berharap, pemerintah mempunyai solusi untuk masa depannya dan kawan-kawan honorer K2 lainnya.

"Paling tidak PPPK kalo tidak jadi PNS. Karena sudah tiga kali tes CPNS tapi semuanya belum gagal. Sekarang gaji 250.000 per bulan, dituntut kerja persis PNS, secara logika sangat jelas ini tidak cukup," harapnya.

Tenaga administrasi lainnya Mulyono, SP sudah berumur 52 tahun kelahiran 1968, menjadi tenaga honorer dari tahun 2003, Mulyono tetap bertanggung jawab pada tugasnya.

Tenaga honor K2 di Lambar lebih kurang 120 orang, terdiri dari tenaga administrasi, guru, dan beberapa telah diangkat sebagai PTT daerah.

"Yang jelas kita tidak akan putus asa untuk memperjuangkan masa depan kami sebagai honorer K2," jelasnya.

Dilain pihak, Neliyanti, S.Pd, berumur 44 tahun kelahiran 1975 Tenaga honor harian lepas sejak Juli 2004 (15 tahun) di pilial SDN pekon balak dan akhirnya mengajar di SDN 1 Canggu sebagai pengajar kelas.

Pada tahun 2012 ia menjadi tenaga honorer K2 dengan dijanjikan akan diangkat keseluruhan tanpa tes.

"Namun, dalam perjalanan tidak sesuai dengan harapan, jadi sampai sekarang nasib saya masih seperti ini," sesalnya.

Namun walau begitu, Neliyati tidak patah semangat, ia terus berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang lebih mapan.

"Sejak Agustus 2018 diterima kenjadi tenaga kontrak honorer daerah (PTT) melalui tes. Pertama kali menjadi tenaga honorer, gaji pertama itu dari anggaran BOS daerah, setelah itu dari tahun 2007 gaji sebesar 150 ribu per bulan yang dibayarkan per tiga bulan sekali (PGHN)"

"dan dari tahun 2018 setelah menjadi PTT, baru mendapatkan gaji dari pemkab kabupaten sebesar 500 ribu yang dibayarkan per tiga bulan kadang per empat bulan," jelasnya.

Neliyati mengaku setiap ada tes CPNS selalu ikut mendaftar, walau pada akhirnya ia belum beruntung.

"Selagi umur belum kadaluarsa, saya selalu ikut tes CPNS. Sekarang, umur sudah melewati syarat CPNS, jadi tidak bisa ikut," ungkapnya.

Neliyati warga asli Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Mempunyai 2 anak, satu anak sudah wisuda dan satunya lagi kelas satu SMA. Ia mengandalkan biaya hidup dari suami sebagai petugas di Samsat kabupaten setempat.

"Harusnya ada kejelasan mau bagaimana, jangan digantung, kita bertahan sampai sekarang karena menunggu janji dan berharap diangkat sebagai PNS," pungkasnya. (Tribunlampung.co.id/Ade Irawan)