Breaking News:

Tribun Pesisir Barat

Sosialisasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Pemkab Pesibar Jelaskan Syarat SDM Perangkat Pekon

Sosialisasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pesisir Barat.

Istimewa
Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia Agustina Vertanto,S.Sos mewakili Bupati pimpin Sosialisasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Pesisir Barat. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID PESISIR BARAT - Sosialisasi Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa digelar di Gedung Serba Guna Selalaw Kabupaten Pesisir Barat pada hari Kamis (21/11/2019).

Turut hadir Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Hi.Agus Istiqlal,SH.,MH yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia Agustina Vertanto,S.Sos, dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pesisir Barat Edwin Kastolani,SH sebagai narasumber.

Sosialisasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pesisir Barat.
Sosialisasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pesisir Barat. (Istimewa)

Hadir pula Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat, Para Camat, Peratin Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Bupati Pesisir Barat dalam sambutan yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatauan Republik Indonesia.

Hal tersebut telah diatur pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa untuk menjalankan roda Pemerintahan Pekon perlu adanya Pemerintah Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.

Dalam hal ini Pemerintah Pekon terdiri dari Peratin yang dibantu dengan perangkat pekon, maka dari itu demi terciptanya pemerintahan pekon yang sesuai dengan prinsip good governance diperlukan peratin dan perangkat pekon yang berkualitas baik.

"Pengisian atau pemilihan sumber daya manusia untuk menjadi perangkat pekon merupakan hal yang sangat penting demi mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta terciptanya Pemerintahan Pekon yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance." Ungkapnya.

Beliau menuturkan sosialisasi Permendagri hari ini merupakan petunjuk bagaimana tahapan-tahapan serta syarat-syarat yang diperlukan untuk memilih SDM untuk dijadikan perangkat pekon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan itu juga dijelaskan bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Pekon, Peratin tidak menseleksi sendiri tapi juga dibantu dengan Camat, untuk itu Camat juga mempunyai peran penting dalam menentukan Perangkat Pekon sesuai dengan kebutuhan pekon selama 6 tahun kedepan.

Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved