Polres Lampung Utara Terjunkan 771 Personel Amankan Aksi Damai Apdesi Tuntut Pembayaran Dana Desa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Polres Lampung Utara menerjunkan sebanyak 771 personel gabungan untuk mengamankan aksi damai Apdesi Lampung Utara, Senin (2/12/2019).

Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, mengatakan, pengamanan ini dilakukan untuk menunjukkan kesiapan dan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Selain itu, kata Budiman Sulaksono, untuk mencegah terjadinya pertikaian antara dua kelompok, mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan untuk memberikan pengayoman terhadap pengunjuk rasa.

"Ada 771 personel gabungan yang kami terjunkan, terdiri dari Polres Lampung Utara 221 personel, Polres rayonisasi 100 personel dan Brimob 450 personel," ujar AKBP Budiman Sulaksono saat memimpin apel persiapan pengamanan aksi.

Budiman Sulaksono berpesan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan aksi, agar tidak melakukan tindakan di luar perintah dari Perwira Pengendali (PADAL) yang sudah ditunjuk.

Kemudian, Budiman Sulaksono juga melarang personel pengamanan aksi menujukan sikap arogan, tidak terpancing emosi, tidak membawa peralatan di luar peratan Dalmas, tidak membawa senpi dan mundur membelakangi massa serta tidak melakukan kekerasan fisik atapun seksual.

Budiman Sulaksono mengungkapkan, aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai 10.30 WIB di halaman Pemkab Lampung Utara tersebut berjalan aman dan kondusif.

"Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada peserta aksi yang bisa menjaga ketertiban sehingga kegiatan tersebut berjalan aman dan kondusif dan terima kasih juga kepada personel yang terlibat dalam pengamanan aksi tersebut," kata Budiman Sulaksono.

Capai Rp 8 Miliar

Jumlah alokasi dana desa (ADD) 2019 yang belum terbayarkan oleh Pemkab Lampung Utara mencapai angka Rp 8 miliar per bulannya.

“Kalau jumlah seluruhnya saya tidak paham, tapi kalau gak salah sebulannya sekitar Rp 8 miliar,” kata Pj Sekkab Lampung Utara Sofyan, Senin, 2 Desember 2019.

Menurut Sofyan, Pemkab Lampung Utara sudah komitmen akan melakukan pembayaran pada Tahun 2020.

Hal tersebut, kata Sofyan, merupakan saran dari DPRD Lampung Utara, untuk membayar tunggakan ADD tahun 2019.

“Tahun depan yang akan dibayar ADD tahun 2020 selama 12 bulan ditambah dengan ADD tahun 2019 selama 9 bulan,” jelas Sofyan.

Sofyan berharap, kepada semua aparatur desa dapat bersabar, sehingga semuanya dapat terselesaikan pada Tahun 2020.

• Total Ada 210 Desa yang Belum Terima Pembayaran Dana Desa 2019, Sekkab Sebut Dana Tak Cukup

Pemkab Klaim Tak Ada Dana

Total masih ada 210 desa dari 232 desa di Lampung Utara, yang belum menerima pembayaran alokasi dana desa (ADD) Tahun 2019.

Sementara 22 desa sudah dipastikan ADD 2019 telah dibayarkan oleh Pemkab Lampung Utara selama 6 bulan.

“Sisanya masih belum dibayarkan sebanyak 210 desa,” kata Alwan, pengurus Apdesi Lampung Utara, Senin 2 Desember 2019.

Ketika disinggung berapa total anggaran ADD 2019 yang belum terbayarkan, Alwan mengaku, tidak mengetahui.

“Coba tanya ke Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Lampung Utara,” ujar Alwan.

Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Lampung Utara, Sofyan mengatakan, hal tersebut dikarenakan jumlah pendapatan yang masuk ke kas daerah tidak kontinyu.

• Massa Aksi Ogah Dana Desa Dibayar Tahun Depan, Ancam Laporkan ke Mendagri

Saat itu, kata Sofyan, dana yang ada hanya bisa mencukupi untuk membayar 22 desa.

“Tidak ada pembedaan, karena terhambatnya dana pendapatan yang masuk, jadi desa yang belum dapat tertunda pembayaran dana ADDnya,” ujar Sofyan.

Ogah dibayarkan tahun depan

Meski telah mendapatkan penjelasan dari Pemkab Lampung Utara melalui Penjabat Sekretaris Kabupaten (Sekkab), aparatur desa dan kepala desa tetap bersikukuh agar Alokasi dana desa (ADD) tetap dibayarkan Tahun 2019.

Sekitar 1.000 massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Utara menggeruduk kantor Pemkab Lampung Utara, Senin (2/12/2019) dan menuntut pencairan ADD 2019 yang belum dibayarkan selama 9 bulan.

“Kami sudah 3 tahun terakhir seperti ini ditunda pembayarannya ADD,” kata seorang peserta aksi, Senin 2 Desember 2019.

Karena itu, pria yang enggan menyebut namanya itu, meminta agar Pemkab Lampung Utara tetap membayarkan hak desa di Tahun 2019.

“Kalau tahun depan gimana pertanggungjawabannya?” tegasnya.

Bahkan, massa aksi mengancam akan melaporkan ke Mendagri, penundaan pembayaran ADD tersebut.

• Pemkab Lampura Janji Bayar Tunggakan Dana Desa Tahun Depan

APDESI dan perangkat desa di Lampung Utara akan ke Jakarta untuk bertemu Mendagri Tito Karnavian.

Di lain pihak, Pemkab Lampung Utara tetap bersikukuh akan membayarkan ADD pada Tahun 2020.

Pj Sekkab Lampung Utara Sofyan mengatakan, berdasarkan rapat dengan tim anggaran, maka pembayaran ADD akan dilakukan pada Tahun 2020.

Bayar Tahun Depan

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berjanji menyelesaikan pembayaran Dana Desa 2019 pada Januari dan Febuari 2020.

Hal tersebut dikatakan Pj Sekkab Lampung Utara Sofyan saat menemui seribuan massa dari Apdesi Lampung Utara, Senin (2/12/2019).

Sofyan didampingi Kadis PMD Wahab, Kepala BPKA Desyadi, dan jajaran pemkab setempat.

“Pada pembahasan anggaran dengan DPRD bahwa apa yang disampaikan para perangkat desa ini akan dibayarkan di tahun 2020,” ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan, tunggakan empat bulan dibayarkan pada Januari dan lima bulan berikutnya pada Februari.

Menurut Sofyan, hal itu mempertimbangkan kondisi keuangan Pemkab Lampung Utara.

Sekitar 1.000 massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Utara menggeruduk kantor Pemerintah Kabupten Lampung Utara, Senin (2/12/2019).

Mereka menuntut pencairan alokasi Dana Desa 2019 yang belum dibayarkan selama sembilan bulan.

Pengurus Apdesi Lampung Utara Alwan mengatakan, kedatangan mereka bermaksud untuk meminta penyelesaian Dana Desa 2019.

Dia mengaku, tahun ini mereka baru menerima pembayaran tiga bulan.

• BREAKING NEWS - 1.000 Massa Geruduk Kantor Pemkab Lampung Utara

• Getol Kritisi Dana Desa di Facebook, Aktivis HMI Dikeroyok OTK

“Kita datang ke Pemda Lampung Utara ini untuk mempertanyakan hak kita yang belum terbayarkan. Makanya kita hari ini minta untuk duduk bersama dan menanyakan kepastian pembayarannya,” katanya.

Alwan berharap dana tersebut dapat dibayarkan tahun ini juga.

Pasalnya, dana tersebut akan dipergunakan untuk membayar gaji perangkat desa serta operasional lainnya. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)