Tribun Lampung Tengah

30 Panitia Pilkakam di Lampung Tengah Mengaku Belum Terima Honor

Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) serentak 7 November 2019 lalu, meninggalkan keluhan bagi panitia pemiihan

30 Panitia Pilkakam di Lampung Tengah Mengaku Belum Terima Honor
Tribun Lampung/Syamsir Alam
Panitia Pilkakam di Kecamatan Selagai Lingga, menuntut honor mereka selama dua bulan belum dibayarkan, Kamis (26/12). . 

30 Panitia Pilkakam di Lampung Tengah Mengaku Belum Terima Honor

Laporan Reporter Tribun Lampung Syamsir Alam 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SELAGAILINGGA - Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) serentak 7 November 2019 lalu, meninggalkan keluhan bagi panitia pemiihan di Kecamatan Selaga Lingga.

Sampai 168 kakam terpilih dilantik Bupati di Gedung Nuwo Balak dan Sesat Agung, Kamis (26/12), honor mereka tetap belum diberikan.

Ini Kata Bacalon Bupati Lamteng Musa Ahmad soal Pilkakam Serentak di Lampung Tengah

Bendahara Panitia Pilkakam Kampung Negeri Agung, Nurhayat saat dikonfirmasi menyebutkan, ia dengan rekan-rekannya hanya dijanji-janjikan oleh pihak kabupaten dan juga pihak kecamatan.

"Sampai hari ini (kemarin) honor kami dua bulan (November-Desember) belum juga dibayarkan. Padahal, kami sudah minta ke pihak kabupaten (dinas) dan juga kecamatan, tapi hanya dijanjikan saja tapi tidak ada buktinya," terang Nurhayat saat dikonfirmasi.

Nurhayat menambahkan, honor itu untuk 30 panitia di tingkat kampung. Tidak hanya di Negeri Agung, ia menyebutkan, semua honor panitia di 10 kampung di Kecamatan Selagai Lingga semuanya belum dibayar.

1 Kampung di Lampung Tengah Batal Ikut Pilkakam Serentak 2019, Ini Penyebabnya

"Satu bulannya honor kami Rp 250 ribu. Jadi ada 30 orang panitia untuk tiap-tiap kampung yang belum menerima honor selama dua bulan terakhir. Padahal honor itu kami minta untuk keperluan kami keluarga kami," terang Nurhayat.

Hal senada diucapkan oleh Riski Mustakim, wakil ketua Pilkakam di Negeri Agung. Tuntutan akan honor yang mereka terima sudah disampaikan ke bupati namun belum ada respon dari pihak kabupaten.

"Kita tidak tahu dana itu nyangkut di mana, apakah di dinas (PMK), BPKAD atau di kecamatan. Tapi sampai sore ini tidak ada konfirmasi kalau itu mau dibayakan ke kami," imbuhnya.

Mustakim juga menyampaikan aspirasinya, supaya kotak pemilihan (Pilkakam) yang dipisah setiap dusunnya agar dijadikan satu. Alasannya, kondisi itu rentan mengakibatkan rawan konflik, terutama dari tim calon kakam kepada warga yang memilih.(sam)

Penulis: syamsiralam
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved