Luhut dan Prabowo Dibully Penakut Soal Natuna, Sang Jenderal: Saya Pernah Hampir Mati karena Perang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Insiden di perairan Natuna antara Indonesia dengan China, sempat menjadi topik pembicaraan khalayak.

Sikap pemerintah yang mendua menjadi sorotan beberapa pihak. 

Di satu sisi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersikap keras terhadap pemerintah China, yang dianggap telah melanggar kedaulatan Indonesia. 

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersikap 'lunak'.

"Kita cool saja, kita santai," kata Prabowo, sembari berlalu yang ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

• Presiden Jokowi: Dari Dulu sampai Sekarang Natuna adalah Indonesia

• 2 Menteri Mantan Jenderal di Kopassus Bersikap Lunak soal Natuna, Srikandi Jokowi Justru Tegas

• Kasus Korupsi Eks PM Malaysia Disidangkan, Najib Akui Setiap Terima Uang di Rekening Langsung Ludes

• Viral Momen Pernikahaan Dihadiri 11 Tamu, Ada Kakek Nikahi ABG Ekspresi Perempuan Jadi Sorotan

Prabowo pun berharap masalah sengketa wilayah dengan China ini diselesaikan secara baik-baik. 

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," ucapnya dilansir dari Kompas.com.

Pernyataan Prabowo ini senada dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," ujar Luhut di Jakarta, Jumat (3/1/2020) dilansir dari Kompas.com.

Luhut malah meminta Indonesia berbenah diri dengan adanya insiden ini. 

"Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup sehingga Presiden memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak lagi kapal dan coast guard kita yang patroli," ucapnya. 

Komentar kedua jenderal jebolan Kopassus ini mendapat respons beragam dari publik. 

Ada yang mengatakan sikap lembek Prabowo dan Luhut ini tak sesuai dengan belakang keduanya yang berasal dari militer. 

Menanggapi hal ini Luhut merasa sedih. 

Lewat akun Facebook Luhut Binsar Pandjaitan, Luhut merasa sedih karena dirinya dan Prabowo di bully penakut.

Apalagi hal ini kata dia, sudah dikaitkan dengan latar belakangnya sebagai tentara yang menurut Luhut tidak relevan. 

"Lebih menyedihkan lagi ketika saya dan Menhan RI Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang bernada menyejukkan, kami di bully sebagai “penakut” dan malah ada koran yang menyindir karir dan korps saya di ketentaraan dulu yang sebenarnya tidak relevan dibandingkan. Saya sedih karena serangan tersebut masuk wilayah pribadi, dan melenceng dari pokok permasalahan," tulis Luhut.

Menurut Luhut dirinya bukanlah penakut seperti yang dianggap orang-orang tersebut. 

"Apakah mereka tahu bahwa saya sebagai seorang prajurit pernah berperang dan pernah hampir mati karena perang?" tanya Luhut di akun Facebook nya. 

Luhut mengatakan, tak menginginkan terjadinya perang gara-gara masalah di Natuna. 

Baginya perang adalah jalan terakhir yang harus diambil ketika kedua belah pihak menemui kebuntuan. 

Menurut Luhut, tidak ada yang benar-benar memenangkan sebuah peperangan. 

Untuk itu Luhut mendorong jalan perundingan daripada harus menempuh perang. 

Luhut pun merasa sedih ketika ada situasi di Laut China Selatan, belum lama ini ada suara-suara yang mengusung kemungkinan pecah perang antara RI dengan Tiongkok, “demi kedalauatan NKRI”.

Menurutnya, pemberitaan yang bermula dari informasi di media sosial tersebut kemudian menyulut kemarahan masyarakat karena ketidaklengkapan informasi itu atau ketidakfahaman mengenai beda antara ZEE dan laut teritori nasional.

Sehingga yang muncul adalah kemarahan atau rasa ketersinggungan yang besar.

"Pada satu sisi saya maklum ini mencerminkan kuatnya nasionalisme masyarakat, tetapi tentu tidak semua perselisihan atau pelanggaran peraturan internasional harus berakhir dengan pecahnya perang," tulis Luhut.

Bagi Luhut, kunjungan satu hari Presiden Joko Widodo ke pulau Natuna Besar jelas mengirim pesan yang kuat.

Menurutnya, Jokowi menjelaskan dengan nada sejuk apa yang sesungguhnya terjadi di laut di utara Natuna bukanlah pelanggaran wilayah teritori Indonesia.

"Penjelasan Presiden tersebut efektif menurunkan tensi di dalam negeri tetapi sekaligus memberi isyarat halus kepada negara-negara lain," tutur Luhut.

Menurut Luhut, ini bagian dari diplomasi yang canggih yang tidak menimbulkan ketersinggungan tapi memunculkan pengertian. Tanpa mengorbankan derajat dan harga diri bangsa.

Intinya adalah, kata Luhut, pemerintah tidak pernah mengorbankan kedaulatan negara demi investasi asing.

Menurut dia, pemerintah selalu melihat hubungan antar-negara dalam konteks yang pas dan yang penting.

"Kita tentu berkaca pada diri sendiri, apa yang kurang dalam mengamankan perairan ZEE kita. Apakah karena kapal-kapal TNI-AL tidak cukup atau terlalu kecil, apakah berarti Bakamla (Badan Keamanan Laut, coast guard) kita tidak optimal? dan sebagainya," tulisnya lagi.

Seperti diketahui kapal nelayan China memasuki perairan Natuna beberapa waktu lalu. 

Hebatnya lagi, kapal nelayan China itu masuk perairan Natuna dikawal kapal coast guard China. 

Natuna selama ini dikenal sebagai wilayah perairan Indonesia. 

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahkan langsung mengambil tindakan tegas atas apa yang dilakukan China. 

Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar China dan melayangkan nota protes terhadap pemerintah China.

Retno Marsudi menyatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna.

Retno Marsudi Menjelaskan, ZEE Indonesia tersebut telah ditetapkan oleh United NationS Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Maka dari itu, Retno Marsudi meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," ujar Retno Marsudi.

Srikandi Jokowi lainnya yang bereaksi keras Susi Pudjiastuti. 

Biarpun tidak lagi menjadi menteri, namun Susi tetaplah Srikandi Jokowi di kabinet Kerja. 

Karena sudah tidak lagi menjadi menteri, Susi menyampaikan komentarnya melalui Twitter. 

Susi bahkan meminta pemerintah menenggelamkan kapal China yang telah masuk ke perairan Indonesia. 

"Tangkap dan tenggelamkan kapal yg melakukan IUUF. Tidak ada cara lain. Wilayah EEZ kita diakui UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Bila dari tahun 2015 sampai dengan pertengahan 2019 bisa membuat mereka tidak berani masuk ke wilayah ZEE kita. Kenapa hal yang sama tidak bisa kita lakukan sekarang," tulis Susi seperti dilihat dari akun twitter resminya, Jumat (3/1/2020).

Selain itu, sebagaimana yang sering diucapkannya saat menjabat Menteri KKP, klaim China atas perairan Natuna berdasarkan Traditional Fishing Zone juga tak berdasar.

"Straight forward statement segera nyatakan, Traditional Fishing Zone itu tidak ada," kata Susi.

Di era Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, bukan tidak pernah terjadi pelanggaran kedaulatan oleh China. 

Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kapal pengawas Hiu 11 sempat menangkap KIA Cina Gui Bei Yu 10078 (Kway Fei).

Pada saat digiring KKP ke pangkalan terdekat, kapal pengawas KKP diintervensi oleh 2 (dua) China Coast Guard (CCG) dengan kekerasan.

Untuk alasan keselamatan maka barang bukti kapal dilepaskan, namun seluruh ABK kapal China dipindahkan ke Kapal Pengawas Hiu 11, termasuk nakhoda untuk diperiksa melalui proses hukum.

Pada saat itu pihak Kemenlu meyampaikan protes keras kepada pemerintah China.

Sedangkan Menteri KP Susi Pudjiastuti tidak tanggung tanggung meminta melalui permintaan tertulis kepada pemerintah China untuk menyerahkan kapal ikan yang dilindungi oleh dua CCG untuk diproses secara hukum.

(kompas.com/tribunlampung.co.id)