Breaking News:

Alasan Anggota DPR Sebut Kasus Jiwasraya Baru Tuntas 2023, 5,5 Juta Nasabah Diminta Bersabar

Pembayaran ke nasabah akan dimulai pada kuartal I tahun ini sesuai pernyataan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

ANTARA/DHEMAS REVIYANTO
Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hendrisman Rahim mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Selasa (14/1/2020). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menargetkan penyelesaian kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya selesai dalam waktu tiga tahun hingga 2023.

Sementara, pembayaran ke nasabah akan dimulai pada kuartal I tahun ini sesuai pernyataan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tujuannya sekarang cari solusi. Paling utama adalah mengembalikannya hak 5,5 juta nasabah, termasuk 17 ribu yang investasi di JS Saving Plan," ujarnya di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Dito menjelaskan, Komisi XI DPR bersama BPK mengadakan konsultasi terkait progres investigasi di kasus Jiwasraya dan potensi kerugian di PT Asabri.

"Telah selesai tahap pertama, investigasi bertahap, termasuk audit forensik selain Jiwasraya yakni Kementerian BUMN dan BUMN lain yang terkait. Selain itu, juga Kementerian Keuangan, OJK, BEI sedang berjalan," katanya.

Ia menambahkan, DPR sudah bekerja dengan membentuk Panja pengawasan industri keuangan untuk segera menyelesaikan kasus Jiwasraya.

Erick Thohir Curhat Dituduh Terlibat Kasus, Sekaligus Beri Data Korupsi Jiwasraya & Asabri ke Mahfud

Gara-gara Kasus Jiwasraya dan Asabri, Erick Thohir Dapat Ancaman hingga Karangan Bunga

Sosok Konglomerat Benny Tjokro, Tersangka Korupsi Jiwasraya Dimarahi Ayah Karena Bermain Saham

Nama-nama Lima Tersangka Kasus Jiwasraya yang Ditahan Kejaksaaan Agung

"Insya Allah kami selesaikan secepatnya. Nasabah tenang dan percaya kepada pemerintah menyelesaikan tidak lebih dari tiga tahun," ujar Dito.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengumumkan hasil kerugian negara dari kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Februari 2020.

Ketua BPK Agung Firman mengutarakan pihaknya tengah melakukan investigasi perhitungan kerugian negara. Diutarakan Agung usai rapat bersama pimpinan Komisi XI DPR.

Hasil perhitungan kerugian negara itu menurut Agung akan diserahkan kepada penegak hukum.

Halaman
12
Editor: martin tobing
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved