2 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terburuk Menurut Survei IPO

Alasan lain, yakni menteri yang memimpin kementerian tersebut sering tidak konsisten dalam memberikan informasi.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
2 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terburuk Menurut Survei IPO 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pertama kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal ini berdasarkan hasil survei persepsi publik, yang dilakukan IPO pada 10-31 Januari 2020.

"Responden memberikan pendapat soal kinerja kementerian yang dianggap buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kabinet. Hasilnya Kemenag menduduki posisi pertama, kemudian disusul Kemenkumham di posisi kedua, " ujar Dedi dalam paparan diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Menurut 27,5 persen responden, Kemenag memiliki kinerja yang buruk.

Depan Kapolri Jenderal Idham Azis, Menteri Edhy Prabowo: Saya Junior Abang

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Sebut hanya Anies Baswedan yang Tak Izin Revitalisasi Monas

Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS, Ketum PBNU: Mereka Pembunuh, Ngapain Diramahin?

Diduga Korban Bully, Siswa SMK di Bekasi Disuruh Pegang Kabel Sambil Dijambak dan Ditendang

Kemudian, untuk kategori yang sama, sebanyak 25 persen responden menyatakan kinerja Kemenkumham buruk.

Selain itu, ada tiga kementerian lain yang masuk dalam lima besar kinerja terburuk, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) yang mendapatkan atensi 23, 6 persen responden, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang meraih atensi 23 persen dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 21 persen.

Selanjutnya, disusul secara berturut-turut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan 20 persen, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dengan 17 persen, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan 16,5 persen.

Kemudian, Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) dengan 16 persen dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan 15,9 persen.

Dedi mengungkapkan ada indikator tertentu yang menyebabkan masyarakat memberikan penilaian tersebut.

"Yakni 31 persen dipengaruhi isu korupsi terhadap kementerian yang bersangkutan dan 11 persen karena menteri dianggap orang partai serta 8 persen karena kegaduhan (oleh menteri atau kebijakannya)," kata dia. 

Halaman
1234
Editor: taryono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved