Rycko Menoza Tak Hadiri Undangan PDIP, Apa Alasannya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ada pemandangan "aneh" dalam pertemuan sejumlah bakal calon kepala daerah di kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Sabtu (22/2/2020).

Menjadi aneh karena Rycko Menoza tidak hadir memenuhi undangan PDIP tersebut.

Apalagi Rycko Menoza disebut memiliki kedekatan khusus dan akan menggandeng Wiyadi selaku kader internal PDIP sebagai pendampingnya dalam Pilkada Bandar Lampung 2020.

Dari informasi yang beredar, kader Partai Golkar itu akan menggandeng Wiyadi sebagai wakilnya.

• Rycko Menoza Akan Tata Kawasan Pesisir Bandar Lampung

• PDIP Tagih Surat Rekomendasi, Sudin: Jangan Hanya Ngomong Koalisi

• PDIP Panggil Seluruh Balon Kepala Daerah di Lampung, Bahas Apa Ya?

• Resmi Berpasangan dengan Fritz, Anna: Banteng Metro Siap Bertransformasi

Wiyadi sendiri merupakan ketua DPC PDIP Bandar Lampung.

Namun belum diketahui alasan Rycko Menoza tidak menghadiri acara yang digelar di kantor DPD PDIP Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung itu.

Saat dikonfirmasi, putra Duta Besar Indonesia untuk Kroasia Sjachroedin ZP itu tidak hadir karena sedang ada kegiatan lain yang tidak dapat ditunda.

“Saya ada kegiatan lain di Bandar Lampung yang sudah diagendakan lama. Saya sudah izin ke DPC melalui LO tidak hadir acara DPD PDIP,” ungkap Rycko kepada Tribunlampung.co.id via WhatsApp.

PDIP Tagih Surat Rekomendasi

DPD PDI Perjuangan Lampung menagih surat rekomendasi koalisi kepada seluruh bakal calon kepala daerah yang diusungnya.

Termasuk balon kepala daerah yang akan bertarung di Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Lampung Timur.

Pasalnya, di beberapa kabupaten/kota tersebut PDI Perjuangan masih membutuhkan satu kursi untuk tambahan untuk berkompetisi di ajang Pilkada Serentak 2020.

Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung Sudin menegaskan, balon kepala daerah yang ingin diusung PDI Perjuangan tidak bisa asal klaim sudah menjalin koalisi dengan partai lain.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada balon kepala daerah untuk menunjukkan surat rekomendasi koalisi.

Hal itu demi memantapkan DPD PDIP dalam mengeluarkan rekomendasi bagi balon yang akan diusung.

“Saya sampaikan tadi kepada calon jangan hanya ngomong sudah koalisi. Tapi mana suratnya?" ujar Sudin seusai pertemuan dengan sejumlah balon kepala daerah di kantor DPD PDIP Lampung, Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, Sabtu (22/2/2020).

"Karena kami di Lamsel kurang satu kursi, Bandar Lampung kurang satu kursi, Lampung Timur kurang satu kursi. Kalo hanya bicara saya sudah komunikasi, gak bisa. Yang saya butuhkan itu suratnya,” tandasnya.

Sudin menyebutkan, dalam pertemuannya bersama balon kepala daerah, hanya satu yang sudah menunjukkan surat rekomendasi koalisi, yakni balon bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

Maka dari itu, ia mengimbau kepada balon lainnya agar memberikan surat rekomendasi koalisi selambat-lambatnya awal Maret 2020.

Sebab, DPD PDIP akan menggelar rakerda pada 29 Maret 2020.

“Lamsel tadi sudah ada rekomendasi. Paling tidak akhir minggu depan sebelum rakerda surat rekomendasi koalisi harus diserahkan. Lebih cepat lebih baik,” kata dia.

Sudin mengungkapkan, DPP PDI saat ini sedang melakukan tahap survei.

Diperkirakan pada Maret 2020 ini rekomendasi PDI untuk balon kepala daerah di tujuh kabupaten/kota akan terbit.

Sudin menyarankan seluruh balon kepala daerah untuk melakukan konsolidasi kesiapan sebagai balon di wilayahnya masing-masing.

“Maret rekomendasi selesai, dan akan langsung diluncurkan oleh DPP. DPP akan memanggil ketua DPC dan ketua DPD, maka kita berikan lagi waktu untuk konsolidasi kesiapan sebagai balon kepala daerah di wilayahnya masing-masing,” sebutnya.

Sudin tidak menampik kader internal PDIP berpotensi mendapatkan rekomendasi partai banteng moncong putih ini.

Kendati demikian, ia memastikan DPP PDIP akan memberikan peluang yang sama kepada kader eksternal.

“Kader internal memang iya. Tapi semua tetap punya hak yang sama. Karena kalo kader internalnya tidak mumpuni, ya bagaimana,” tandasnya.

Saat ditanya apakah PDIP merestui saat balon kepala daerah menentukan wakilnya sendiri, Sudin menegaskan, sebelum rekomendasi PDIP turun, semua masih bisa berubah.

Sebab, pihaknya akan menawarkan beberapa kandidat sebagai alternatif pilihan lainnya apabila diperlukan.

“Kan nanti saya (DPD) juga mengusulkan juga sebagai alternatifnya. Jangan sampe calonnya menang tapi partainya pecah,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)