2 Kader Golkar Tony Eka Chandra dan Hipni Perebutkan Rekom Demokrat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dua kader Partai Golkar yang turut meramaikan bursa bakal calon (balon) Bupati Lampung Selatan saling berebut perahu Demokrat.

Keduanya yakni Tony Eka Chandra dan Hipni.

Mereka akan bertarung dalam Pilkada Serentak September 2020 mendatang.

Berdasarkan catatan Tribunlampung.co.id, Tony dan Hipni telah mengikuti mekanisme penjaringan Partai Demokrat yang telah sampai dalam tahapan pemaparan visi misi di DPC Demokrat Lampung Selatan, Rabu (4/3/2020) kemarin.

Rekomendasi DPP Partai Golkar pun diperkirakan tak akan jatuh selain kepada dua balon tersebut.

• Golkar Lampung Terbuka untuk Koalisi di Pilkada

• Arinal: Golkar Target Menang 4 Pilkada Serentak 2020

• Nanang Ermanto Gandeng Pandu, Tony Eka Candra Santai

• Pilkada Lampung Tengah 2020, Tak Ada Balon Perseorangan yang Daftar ke KPU

Sehingga, dengan 5 kuris Partai Demokrat (5) dan 7 kursi Partai Golkar, kader internal Partai Golkar itu dapat maju dalam pilkada Lampung Selatan.

Tony Eka Chandra yang akrab di sapa TEC ini membenarkan hal tersebut.

Legislator DPRD Provinsi Lampung ini mengaku telah mengikuti proses pemaparan visi misi di DPC Partai Demokrat.

Bahkan, Tony didampingi oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung I Made Bagiasa dan Darlian Pone saat mengunjungi DPC Partai Demokrat.

"Hadir mendampingi dalam pemaparan visi misi tersebut Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung I Made Bagiasa dan Darlian Pone," ungkap Tony kepada Tribunlampung.co.id, Kamis.

Sementara itu, Hipni mengaku optimistis akan mendapat perahu Partai Demokrat untuk Lampung Selatan.

Bahkan, ia menargetkan semua partai akan mengusungnya di Pilkada Lampung Selatan 2020.

"Iya kita optimistis dong, kalo bisa semua partai itu merekomendasi kita. Lebih banyak kan lebih bagus," ungkapnya.

Hipni juga tak menampik jika dirinya sedang berkompetisi dengan Tony Eka Chandra di Lampung Selatan ini.

Namun demikian, Hipni tidak menganggap hal itu sebagai persaingan dalam konteslasi politik.