Muncul Gagasan Gedung DPR Dijadikan Rumah Sakit Darurat Corona

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menegaskan kondisi alat tes saat ini masih terbatas.

Pemerintah harus punya prioritas yang jelas dan tanggungjawab yang tegas dalam menangani ini. Bukan berdasar jabatan.

"Saat ini kita butuh mengetes sebanyak mungkin rakyat yang rawan terpapar Covid-19. Itu yang harus diutamakan," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan seluruh anggota DPR dan keluarganya akan menjalani rapid test virus corona atau covid-19, pada akhir pekan ini.

"Alatnya kemungkinan datang pada besok, sehingga diperkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar hari Kamis atau mulai Jumat ini," ujar Indra kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, tes corona akan dilakukan di aula sekitar rumah dinas anggota DPR yang berada di Kalibata dan Ulujami, Jakarta.

"Nanti bergantian, akan dikasih jadwal pengetesan," ucap Indra.

Indra menyebut, tes corona bukan hanya anggota DPR sebanyak 575 orang saja, tetapi termasuk keluarga maupun pekerja yang tugas di rumah dinas anggota dewan.

"Anggota dewan 575, kalau di kali empat (bersama keluarganya), sudah di atas dua ribuan orang dengan pembantu dan sopirnya," tuturnya.

Fraksi Demokrat Juga Menolak

Senada dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR, Fraksi Partai Demokrat juga menolak rencana rapid test covid-19 atau corona bagi anggota DPR dan keluarganya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan, seharusnya anggota DPR memiliki rasa empati terhadap masyarakat yang terinfeksi virus corona dan dalam perawatan.

Apalagi, kata Ibas, masyarakat di berbagai daerah saat ini masih kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan tes virus corona.

“Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,” kata Ibas dalam keterangan persnya, Senin (23/3/2020) malam.

Ia menyebut, penolakan tersebut juga hasil pertimbangan rasa kemanusiaan, di saat banyak gugurnya tenaga medis yang merawat para pasien COVID-19.