Pilkada 2020

Pilkada 2020 Ditunda akibat Corona, KPU Lampung Akan Kembalikan Anggaran

KPU Provinsi Lampung membenarkan wacana pengembalian anggaran Pilkada 2020 ke pemerintah kabupaten/kota.

Dokumentasi Pribadi
Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - KPU Provinsi Lampung membenarkan wacana pengembalian anggaran Pilkada 2020 ke pemerintah kabupaten/kota.

"Iya. Karena penundaan, rencananya anggaran Pilkada 2020 akan dikembalikan ke pemerintah setempat," ungkap Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami kepada Tribunlampung.co.id, Senin (6/4/2020).

Meski demikian, Erwan mengaku relokasi anggaran pilkada yang telah disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) belum dapat dilakukan.

Pasalnya, hingga kini KPU dan instansi terkait lainnya masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai payung hukum penundaan hajat demokrasi yang rencananya digelar pada September 2020.

Personel Satpol PP Lampung Meninggal Dunia, Keluarga Pastikan Bukan karena Corona

Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Bandar Lampung Akan Kembalikan Anggaran ke Pemkot

Pilkada Serentak 2020 Ditunda, KPU Bandar Lampung Kembalikan Anggaran ke Pemkot

DPC Partai Demokrat Metro Serahkan Bantuan APD Corona Melalui Diskes Metro

“Kita lagi menunggu payung hukum penundaan pilkada, baik Perppu serta Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang mengatur relokasi anggaran yang sudah di-NPHD-kan. Juga menunggu instruksi KPU RI melalui surat edaran atau petunjuk teknis lainnya,” jelas Erwan.

Sejauh ini, terus Erwan, sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor 353/KU.04.13-SD/02/SJ/IV/2020 tentang Cut Off Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020, instruksi KPU RI hanya penyetopan penggunaan anggaran.

Sehingga, lanjutnya, belum ada pemberitahuan resmi untuk mengembalikan serta relokasi anggaran oleh pemerintah setempat untuk penanganan Covid-19.

“Pada prinsipnya sudah ada surat dari sekjen (KPU RI) yang dikirimkan kepada sekretaris KPU (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mempersiapkan pertanggungjawaban anggaran yang sudah realisasi. Dan kita sudah diminta untuk tidak melakukan kegiatan dan tidak melakukan penyerapan anggaran," ujarnya.

"Tapi, belum ada pemberitahuan resmi sebagai payung hukum seperti Perppu terkait relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19," imbuh Erwan.

Erwan menjelaskan, delapan KPU kabupaten/kota di Lampung tidak menerima penganggaran secara utuh.

Masing-masing pemerintah daerah merealisasikan anggaran tersebut dilakukan per termin.

“Iya itu dilakukan per termin. Termin satu, termin dua, dan seterusnya. Kalau ada anggaran sisa akan dikembalikan (ke kas daerah)," terangnya. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved