Selingkuhi Direktur BUMD hingga Punya Anak, Pejabat di Blora Diberhentikan
kasus pelanggaran disiplin tersebut mencuat setelah lahir seorang anak dari hasil hubungan gelap keduanya pada Oktober 2019.
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - AS (51), oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Blora, Jawa Tengah diberhentikan dengan hormat setelah terbukti berselingkuh.
Kasi Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Blora tersebut diketahui menjalin hubungan terlarang dengan ER, salah satu Direktur BUMD di Blora.
Plt Kepala BKD Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono, menyampaikan, kasus pelanggaran disiplin tersebut mencuat setelah lahir seorang anak dari hasil hubungan gelap keduanya pada Oktober 2019.
Padahal, kata dia, jika merujuk data di BKD Kabupaten Blora, AS tercatat belum bercerai dengan istrinya.
" PNS berinisial AS ini diberikan saksi disiplin terberat yaitu diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri," kata Heru saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel, Minggu (10/5/2020).
• Punya Rumah Mewah tapi Masih Utang, Iis Dahlia Beberkan Cicilan Rp 250 Juta per Bulan
• Download Lagu Ninggal Tatu Happy Asmara, Video YouTube
• YouTuber Ferdian Paleka Di-bully di Sel Tahanan, Sampai Nangis-nangis
Menurut Heru, untuk mengusut tuntas kasus perselingkuhan ASN tersebut, internal Pemkab Blora telah membentuk "tim lima" yang terdiri dari Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Organisasi dan BKD pada akhir 2019.
Namun saat pemeriksaan, AS memilih tidak kooperatif sehingga digunakan Perka BKN No 21 Tahun 2010.
"Di aturan itu ada klausul, jika yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, dia dianggap mengakui dugaan pelanggaran yang ditujukan kepadanya. AS dinyatakan bersalah," jelas Heru.
Dari hasil pemeriksaan, AS sudah tak lagi aktif bekerja sejak awal 2020.
AS pun menghilang tak diketahui keberadaannya sejak rumor perselingkuhan itu mengemuka di lingkungan Pemkab Blora.
"Sesuai KTP berdomisili di Purwokerto," kata Heru.
Atas keputusan ini, Pemkab Blora masih memberikan kesempatan kepada AS untuk mempertimbangkan maksimal selama 14 hari.
Namun, jika tak ada respons lebih lanjut dari AS, maka mulai bulan depan, AS sudah tidak menerima gaji, tapi tetap bisa mengajukan pensiun.
"Silahkan saja protes," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
