Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung Minta Pemkot Validasi Data Penerima Bantuan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung soroti tentang data penerima bantuan sosial yang dinilai carut marut di lapangan.

Hal itu ditemukan Ketua Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung Agus Djumadi saat melakukan reses Sabtu 11 Mei 2020.

Ia mengatakan banyak warga yang mengeluhkan pendistribusian bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

Seperti, dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan dan data penerima bantuan tidak sinkron yang akhirnya bantuan tidak tepat sasaran.

“Harusnya bantuan yang diberikan pemerintah modelnya satu pintu."

• BREAKING NEWS Warga Telukbetung Selatan Geger Ada Mayat Mengapung di Kali Serpong

• BREAKING NEWS Tak Terima Disuruh Lunasi Utang, Pemuda di Way Seputih Nekat Habisi Pemilik Warung

• Warga Bandar Lampung Resah Aksi Curanmor Marak, Kapolresta: Cepat Lapor ke Polsek atau Polres

• Gelar Razia, Polres Kota Metro Sita Ratusan Petasan Berbagai Jenis

"Jangan banyak program bantuan yang diberikan entah itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, tapi data yang dipakai beda-beda."

"Makanya yang terjadi lapangan semrawut," ungkap Agus, Senin (11/5/2020).

Agus pun mengakui memang sulit di tengah pandemi Covid-19 ini mendata dan menyalurkan bantuan supaya tepat sasaran.

Pasalnya, masyarakat yang terdampak cukup luas, bahkan ada yang berstatus warga miskin baru.

Namun demikian, Agus tetap menyarankan pentingnya sinkronsisasi data penerima bantuan dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seperti bantuan beras dan BLT.

“Saya harap pemerintah segera memperbaiki data yang ada untuk meminimalisir risiko salah sasaran bantuan sosial karena dapat memicu konflik sosial di level bawah,” ujarnya.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)